Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Karen Agustiawan Khawatir Kasusnya Membawa Preseden Buruk

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Theofilus Ifan Sucipto • 24 Mei 2019 13:47
Jakarta: Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan mengatakan ilmu akuisisi bisnis harus dipahami semua pihak. Penafsiran cara akusisi yang salah bisa membuat citra negatif.
 
"Karena akan membuat preseden buruk. Tiap sumur eksplorasi yang gagal bisa dipidanakan," kata Karen di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Mei 2019.
 
Dia mempertanyakan apakah ada pihak yang sengaja akan terus membuat Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Karen menyebut hal ini bisa berdampak pada kasus selanjutnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau secara teknis pengeboran eksplorasi diadang pihak-pihak yang tidak mengerti. Ini bisa jadi efek bola salju (snowball effect)," ujar dia.
 
Dia pun meminta komisaris Pertamina saat akusisi dilakukan, Gita Wirjawan, belajar soal akuisisi. Gita juga sempat menjadi saksi dalam sidang Karen.
 
Karen menyebut akuisisi minyak dan gas (migas) tidak ada yang berhenti di tahap bidding. Akuisisi migas, kata dia, harus melalui proses panjang mulai dari ruang data, bidding, hingga tanda tangan sales purchase agreement (SPA).
 
"Yang bilang (berhenti di tahap bidding) tidak punya pengalaman mengakuisisi migas," pungkas dia.
 
Karen dituntut tahun 15 penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Dia diyakini melakukan korupsi dalam investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG).
 
"Menyatakan terdakwa Karen Agustiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa penuntut umum TM Pakpahan saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor.
 
Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp284 miliar. Jika tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Karen dipidana penjara selama 5 tahun.
 
Hal yang memberatkan Karen adalah ia dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatannya dianggap mencederai tata kelola perusahaan yang benar. Jaksa menilai hal yang meringankannya adalah Karen belum pernah dihukum. Selain itu, dia masih memiliki tanggungan keluarga.
 
Baca: Eks Dirut Pertamina Ajukan Pembelaan
 
Karen didakwa merugikan senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai direktur hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan dirut PT Pertamina periode 2009-2014. Dalam investasi PT Pertamina terkait participating interest (PI) atas lapangan atau Blok BMG Australia di 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di Pertamina.
 
Dalam memutuskan investasi PI, Karen menyetujui PI Blok BMG tanpa adanya uji kelayakan serta tanpa adanya analisa rosiko. Investasi ditindaklanjuti dengan penandatanganan SPA tanpa adanya persetujuan dari Bagian Legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Dia dianggap memperkaya Rock Oil Company (ROC) Australia, pemilik Blok BMG Australia.
 
Jaksa menilai perbuatan Karen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif