Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ANT/Adam Bariq.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. ANT/Adam Bariq.

Dirut Angkasa Pura II Diyakini Tahu Suap Proyek BHS

Nasional angkasa pura ii OTT KPK
M Sholahadhin Azhar • 16 Agustus 2019 06:10
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin Direktur Utama PT Angkasa Pura II (PT AP II), Muhammad Awaluddin terlibat dalam proyek Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo (PT APP) yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI). Awaluddin bahkan diyakini mengetahui adanya praktik suap dalam memuluskan proyek tersebut.
 
"Sangat common sense (masuk akal) itu biasanya pasti mereka mengetahui lah. Itu kan pekerjaan besar ya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.
 
Kendati begitu, Saut belum mau berbicara lebih jauh soal keterlibatan Awaluddin. Menurutnya, masih awal menyimpulkan peran bos perusahaan plat merah itu dalam praktik rasuah tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita tunggu dulu, sabar dulu, nanti kita lihat seperti apa pengembangannya. Nanti penyidik akan melaporkan perkembangan," ujar dia.
 
Awaluddin sendiri telah diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam pada Rabu, 14 Agustus 2019. Dalam pemeriksaan, orang nomor satu di PT AP II itu dicecar soal detail proses pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT AP II.
 
Tak hanya itu, untuk menelisik keterlibatan pihak lain dalam kasus ini penyidik juga sudah menggarap sejumlah pejabat dan pegawai PT Angkasa Pura II. Mereka di antaranya, Asistance Vice President of Procurement and Logistic, Munalim; serta empat Operation Service Procurement Senior Officer, yakni Rudi Syamsudin, Irja Fuadi, Ponny Suyaningsih dan Rusmalia.
 
(Baca: Keterlibatan Petinggi Angkasa Pura II dan INTI Diselisik)
 
KPK menetapkan Andra Y Agussalam dan staf PT INTI, Taswin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola PT AP II. Andra selaku penerima suap dan Taswin pemberi suap.
 
Andra diduga mengarahkan PT Angkasa Pura Propertindo (PT APP) untuk menunjuk langsung PT INTI sebagai penggarap proyek BHS. Proyek bernilai Rp86 miliar ini merupakan proyek yang dioperasikan oleh PT APP.
 
Andra disinyalir telah mengarahkan Executive General Manager Divisi Airport Maintainance Angkasa PuraII, Marzuki Battung untuk menyusun spesifikasi teknis terkait proyek tersebut. Padahal, berdasarkan penilaian tim teknis PT APP harga penawaran PT INTI terlalu mahal.
 
Andra juga diduga mengarahkan Direktur PT Angkasa PuraPropertindo, Wisnu Raharjo untuk mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI. Tujuannya, agar DP segera cair sehingga PT INTI bisa menggunakannya sebagai modal awal.
 
Andra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 
Taswin sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif