Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak melulu diisi polisi dan jaksa. Sebab, lembaga kepolisian maupun kejaksaan juga punya tanggung jawab memberantas korupsi.
"Itu jebakan berpikir saja, saya bahkan mengatakan itu mitos yang dibangun sekian kali seakan-akan harus ada unsur polisi dan jaksa di KPK," kata Zainal dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019.
Zainal mengatakan, baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki peran yang sama untuk upaya pemberantasan korupsi. Ia justru berharap agar masing-masing lembaga itu punya semangat pemberantasan rasuah, tanpa berupaya masuk ke dalam KPK.
"Kalau polisi sudah merasa berprestasi dalam berantas korupsi, enggak usah di KPK, lanjutin saja di kepolisian atau di kejaksaan. Berlomba berbuat kebaikan," ujar Zainal.
Baca: Sudah Saatnya Penyidik KPK Independen
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan KPK berdiri karena kegagalan lembaga konvensional melakukan pemberantasan korupsi. Ia pun mempertanyakan perlu tidaknya unsur polisi dan jaksa mendominasi KPK.
"Perlukah kepolisan dan kejaksaan? Kan sudah gagal, masa orang gagal dimasukkan lagi ke KPK. Kalau orang gagal di masukan ke KPK, berarti itu ingin KPK gagal," tegas Feri.
Feri menilai Polri maupun Kejaksaan memiliki orang-orang terbaik, yang tak perlu dilimpahkan ke KPK. Feri berpendapat alangkah baiknya bila orang-orang terbaik itu tetap memberantas korupsi dari lembaga asalnya.
"Orang baik-baik ini jangan dimasukan ke KPK. Kalau polisi dan jaksa baik masuk ke KPK, terus yang ngurus institusinya siapa?" ucap Feri.
Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak melulu diisi polisi dan jaksa. Sebab, lembaga kepolisian maupun kejaksaan juga punya tanggung jawab memberantas korupsi.
"Itu jebakan berpikir saja, saya bahkan mengatakan itu mitos yang dibangun sekian kali seakan-akan harus ada unsur polisi dan jaksa di KPK," kata Zainal dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2019.
Zainal mengatakan, baik kepolisian maupun kejaksaan memiliki peran yang sama untuk upaya pemberantasan korupsi. Ia justru berharap agar masing-masing lembaga itu punya semangat pemberantasan rasuah, tanpa berupaya masuk ke dalam KPK.
"Kalau polisi sudah merasa berprestasi dalam berantas korupsi, enggak usah di KPK, lanjutin saja di kepolisian atau di kejaksaan. Berlomba berbuat kebaikan," ujar Zainal.
Baca: Sudah Saatnya Penyidik KPK Independen
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan KPK berdiri karena kegagalan lembaga konvensional melakukan pemberantasan korupsi. Ia pun mempertanyakan perlu tidaknya unsur polisi dan jaksa mendominasi KPK.
"Perlukah kepolisan dan kejaksaan? Kan sudah gagal, masa orang gagal dimasukkan lagi ke KPK. Kalau orang gagal di masukan ke KPK, berarti itu ingin KPK gagal," tegas Feri.
Feri menilai Polri maupun Kejaksaan memiliki orang-orang terbaik, yang tak perlu dilimpahkan ke KPK. Feri berpendapat alangkah baiknya bila orang-orang terbaik itu tetap memberantas korupsi dari lembaga asalnya.
"Orang baik-baik ini jangan dimasukan ke KPK. Kalau polisi dan jaksa baik masuk ke KPK, terus yang ngurus institusinya siapa?" ucap Feri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
