Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perkembangan HAM Indonesia disebut tidak baik-baik saja.
"Karena banyak komponen HAM direduksi selama pemerintahan Jokowi," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.
Dimas mengutip hasil survei Freedom House yang mencatat penurunan signifikan terkait HAM dalam enam tahun terakhir. Nilai indeks demokrasi Indonesia mendapat 58 poin dari total 100 poin.
"Ini masuk kategori partially free atau bebas terbatas," papar dia.
Dimas juga menyitat tiga studi dari Economist Intelligence Unit pada 2023. Studi itu menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia masuk kategori flawed democracy dengan total poin 6,71.
"Kecenderungannya kalau nilai HAM turun, nilai demokrasi juga korelatif karena HAM turun," jelas dia.
Selain itu, Dimas mengutip penelitian Civicus yang fokus pada isu kebebasan sipil. Mereka memberi status Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang terganggu.
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Dimas menilai isu HAM harus menjadi perhatian. Sebab, selama ini isu HAM dinilai kurang vokal baik dalam debat publik maupun pernyataan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)
"Kata HAM sangat minim penyebutan dan elaborasi pembahasannya. Seharusnya HAM masuk dalam kerangka politik yang akan dijalankan capres dan cawapres," jelas Dimas.
Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kondisi
hak asasi manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perkembangan HAM Indonesia disebut tidak baik-baik saja.
"Karena banyak komponen HAM direduksi selama pemerintahan Jokowi," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya dalam konferensi pers di Upnormal Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2023.
Dimas mengutip hasil survei Freedom House yang mencatat penurunan signifikan terkait
HAM dalam enam tahun terakhir. Nilai indeks demokrasi Indonesia mendapat 58 poin dari total 100 poin.
"Ini masuk kategori
partially free atau bebas terbatas," papar dia.
Dimas juga menyitat tiga studi dari Economist Intelligence Unit pada 2023. Studi itu menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia masuk kategori flawed democracy dengan total poin 6,71.
"Kecenderungannya kalau nilai HAM turun, nilai demokrasi juga korelatif karena HAM turun," jelas dia.
Selain itu, Dimas mengutip penelitian Civicus yang fokus pada isu kebebasan sipil. Mereka memberi status Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang terganggu.
Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Dimas menilai isu HAM harus menjadi perhatian. Sebab, selama ini
isu HAM dinilai kurang vokal baik dalam debat publik maupun pernyataan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)
"Kata HAM sangat minim penyebutan dan elaborasi pembahasannya. Seharusnya HAM masuk dalam kerangka politik yang akan dijalankan capres dan cawapres," jelas Dimas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
