Mantan Dirut PT Pertaminan Karen Agustiawan. ANT/Hafidz Mubarak.
Mantan Dirut PT Pertaminan Karen Agustiawan. ANT/Hafidz Mubarak.

Karen: Kebijakan Koorporasi Tak Bisa Dipidana

Nasional Kasus hukum Karen Galaila
Ilham Pratama Putra • 16 Mei 2019 13:02
Jakarta: Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG). Karen menyebut kebijakan akuisisi tersebut bukan tindak pidana korupsi.
 
"Ya tidak bisa, yang namanya kebijakan koorporasi itu tidak bisa dipidana. Apalagi ini adalah bisnis hulu migas," kata Karen kepada wartawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Baca: Gita Wirjawan akan Bersaksi di Sidang Karen Agustiawan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karen mengatakan kebijakan akusisi itu diambil setelah melakukan sejumlah evaluasi. Ia menegaskan hasil akuisisi terhadap bisnis hulu migas tak bisa dipastikan.
 
"Yang namanya hulu migas itu sekali lagi, tidak ada yang bisa memastikan berhasil atau tidak. Itu penuh risiko. Kalau misalnya Pertamina tidak boleh ambil risiko, ya sudah Pertamina khusus untuk SPBU saja jualannya," jelas Karen.
 
Karen Agustiawan didakwa memperkaya orang lain atau korporasi dalam upaya investasi di Blok BMG. Pihak lain yang dimaksud ialah PT Roc Oil Company Limited (ROC, Ltd).
 
Jaksa mengatakan Karen dkk telah memutuskan melakukan investasi Participating Interest (PI) di Blok BMG tanpa pembahasan dan kajian lebih dulu. Karen dkk juga telah menyetujui PI di Blok BMG tanpa adanya due diligence (uji tuntas) serta tanpa analisis risiko dan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan sale purchase agreement (SPA) tanpa ada persetujuan dari bagian legal dan dewan komisaris PT Pertamina.
 
Ternyata, jumlah minyak mentah yang dihasilkan jauh di bawah perkiraan. PT ROC akhirnya menghentikan produksi di blok BMG pada 2010. Hal ini dilakukan karena dirasa tidak ekonomis jika produksi diteruskan.
 
Karen Agustiawan didakwa merugikan negara senilai Rp568 miliar dari hasil korupsi saat menjabat sebagai direktur hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan direktur utama PT Pertamina periode 2009-2014. Dalam melakukan investasi PT Pertamina terkait PI atas BMG Australia 2009, dia dianggap mengabaikan prosedur investasi di Pertamina.
 
Baca: Karen Digaji Rp220 Juta per Bulan Selama di Pertamina
 
Karen diancam pidana melalui Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif