Tersangka suap Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) proyek Meikarta, Bartholomeus Toto. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Tersangka suap Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) proyek Meikarta, Bartholomeus Toto. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

Tersangka Suap Meikarta Minta Perlindungan Jokowi

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
M Sholahadhin Azhar • 06 Desember 2019 13:20
Jakarta: Tersangka suap Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) proyek Meikarta, Bartholomeus Toto, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sewenang-wenang. Dia meminta perlidungan.
 
"Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami," kata Toto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Desember 2019.
 
Toto menuding KPK zalim. Dia berharap Ketua KPK periode 2019-2023 Firli Bahuri lebih bijak dan tidak mengulangi gaya kepemimpinan Agus Rahardjo cs.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sehingga tak ada lagi rekayasa-rekayasa seperti yang saya alami saat ini," kata Toto.
 
Toto merasa difitnah eks Kepala Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Group Edi Dwi Soesianto. Edi menyebut Toto memberikan uang Rp10,5 miliar pada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin melaluisekretaris Toto, Melda Peni Lestari.
 
Penyerahan uang dilakukan di helipad PT Lippo Cikarang. Uang itu kemudian diberikan secara bertahap kepada Bupati Bekasi pada Juni, Juli, Agustus, September, November 2017, dan Januari 2018.
 
Toto kerap kali membantah hal itu. Dia mengaku tak tahu menahu soal suap izin proyek.
 
Penetapan tersangka Bartholomeus Toto merupakan pengembangan kasus suap Meikarta yang menyeret sejumlah pihak. Yakni, Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi sebagai pemberi suap.
 
Lalu penerima suap, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Jamaludin, Kadis Damkar Sahat Maju Banjarnahor, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dan Kepala BPMPTSP Dewi Kaniawati.
 
Pengembangan kasus juga menyeret mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa yang disangka menerima uang Rp900 juta terkait pengurusan persetujuan substantif Pemprov Jabar atas Raperda Rencana Detail Tata Ruang Pemkab Bekasi yang mengakomodasi Meikarta.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif