Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko)
Mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko)

Tersangka Kasus Suap Meikarta Ajukan Praperadilan

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
P Aditya Prakasa • 28 November 2019 11:03
Bandung: Tersangka kasus suap Izin Peruntukan dan Penggunaan Tanah (IPPT) proyek Meikarta, Bartholomeus Toto, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan ditujukan kepada Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK).
 
"Betul gugatan praperadilannya sudah kami ajukan ke PN Jakarta Selatan, dan sudah diterima Panitera PN Jaksel pada 27 November 2019, nomor perkaranya, 151/Pid.Pra/2019/PN Jaksel. Untuk sidangnya belum dijadwalkan," kata kuasa hukum Bartholomeus, Supriyadi, Kamis, 28 November 2019.
 
Supriyadi mengatakan alasan pengajuan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan hingga penyitaan. Termasuk penerbitan penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami mengajukan praperadilan karena penetapan tersangka hanya berdasarkan satu alat bukti," ujar Supriyadi.
 
Sebelumnya dalam sidang kasus Meikarta, Kepala Divisi Land and Ackuisition PT Lippo Group, Edi Dwi Soesianto, menyebut Bartholomeus menerima uang Rp10,5 miliar dari sekretaris Toto, Melda Peni Lestari. Pemberian uang, sebut Edi, sepengetahuan Bartholomeus Toto.
 
Penyerahan uang dilakukan di helipad PT Lippo Cikarang. Uang itu kemudian diberikan secara bertahap kepada Bupati Bekasi pada Juni, Juli, Agustus, September, November 2017, dan Januari 2018.
 
"Tapi di persidangan, baik Melda dan Toto membantah telah memberikan uang itu ke Edi Dwi Soesianto. Artinya, kesaksian pemberian uang Rp10,5 miliar itu tidak ‎disertai alat bukti pendukung lain," ujar dia.
 
Dia menilai, penetapan tersangka harus didukung oleh setidaknya ‎dua alat bukti. Menurutnya, praperadilan perlu dilakukan guna menguji keterangan dari saksi.
 
"Penetapan Bartholomeus Toto sebagai tersangka tidak sah karena tidak didukung dua alat bukti yang cukup. Di sidang praperadilan ini, kami akan menguji kesaksian Edi Dwi Soesianto," jelas Supriyadi.
 
Penetapan tersangka Bartholomeus Toto merupakan pengembangan kasus suap Meikarta yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pihak ke penjara. Yakni, Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen, dan Taryudi sebagai pemberi uang suap.
 
Lalu dari penerima suap, juga sudah menyeret sejumlah pejabat di Pemkab Bekasi ke penjara. Yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kadis PUPR Jamaludin, Kadis Damkar Sahat Maju Banjarnahor, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dan Kepala BPMPTSP Dewi Kaniawati.
 
Selain Toto, pengembangan kasus ini juga menyeret mantan Sekda Jabar Iwa Karniwa yang disangka menerima uang Rp900 juta terkait pengurusan persetujuan substantif Pemprov Jabar atas Raperda RDTR Pemkab Bekasi yang mengakomodir Meikarta.

 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif