Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Sigid Kuarniawa
Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi konferensi pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Sigid Kuarniawa

PP Tata Pengangkatan Dewas KPK Terbit Pekan Lalu

Nasional Dewan Pengawas KPK
Damar Iradat • 27 Januari 2020 11:48
Jakarta: Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walau angkatan pertama dipilih langsung presiden, pengangkatan dewas berikutnya harus lebih dulu melalui panitia seleksi.
 
Pasal 4 menjelaskan presiden akan membentuk panitia seleksi pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Pasal 5 ayat 1 disebutkan pansel terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur masyarakat.
 
"Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sembilan orang yang terdiri atas lima orang yang berasal dari unsur pemerintah pusat; dan empat orang yang berasal dari unsur masyarakat," bunyi Pasal 5 ayat 2, sebagaimana dikutip Medcom.id dari situs resmi Sekretariat Negara, Senin, 27 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Susunan panitia seleksi Dewas KPK yang tercantum dalam beleid tersebut, yakni; satu orang ketua merangkap anggota yang berasal dari unsur pemerintahan, satu wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota.
 
Panitia seleksi, dalam Pasal 6, disebutkan bertugas mengumumkan penerimaan calon anggota, melakukan pendaftaran calon anggota, mengumumkan nama calon anggota dalam laman resmi KPK untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Panitia seleksi menentukan nama calon anggota dua kali jumlah anggota Dewas yang akan diangkat.
 
Nantinya, sepuluh nama calon anggota Dewas KPK akan diserahkan panitia seleksi kepada presiden. Presiden kemudian menyerahkan sepuluh nama tersebut untuk ditindaklanjuti ke DPR.
 
"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi," bunyi Pasal 8 ayat 2.
 
Aturan ini diteken Jokowi pada 16 Januari 2020. PP diundangkan pada 20 Januari 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya akan menerbitkan tujuh aturan baru yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, tujuh aturan baru itu yakni tiga peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (perpres).
 
Tiga PP yang akan diterbitkan, di antaranya; Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas, Hasil Penggeledahan dan Penyitaan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 
Sementara itu, empat aturan berbentuk Perpres, yaitu Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gaji dan Tunjangan Pegawai KPK, Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Dewan Pengawas KPK, serta Organisasi dan Tata Kerja pimpinan KPK dan Organ Pelaksana KPK.
 

 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif