Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Belum Terima Salinan Putusan Kasus Sofyan Basir

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Candra Yuri Nuralam • 13 November 2019 00:56
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengetahui isi lengkap putusan kasus eks Direktur Utama PLN, Sofyan Basir. Lembaga Antirasuah belum menerima putusannya.
 
"Tadi saya cek ke Jaksa Penuntut Umum, kami belum menerima salinan putusan secara lengkap," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 12 November 2019.
 
Meski demikian, ujar Febri, KPK telah siap mengajukan kasasi. KPK hanya butuh memastikan salinan lengkap putusan Sofyan untuk kepastian pengajuan kasasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk pernyataan kasasi itu kan ada batas waktu 14 hari, jadi paling lambat sebelum 18 November tentu kami akan menyampaikan sikap kasasi itu secara resmi sekaligus juga proses lebih lanjut adalah menyerahkan memori kasasinya," terang Febri.
 
Menurut Febri, kasasi yang akan diajukan KPKterkait dengan pertimbangan hakim memutuskan Sofyan Basir bebas. KPK menilai ada beberapa tuntutan yang tidak dilirik hakim.
 
"Ada beberapa fakta yang tidak dipertimbangkan hakim dalam tahap pertama ini dan juga yang ditetapkan, misalnya majelis hakim mengatakan Sofyan terdakwa tidak mengetahui suap antara Eni dan Kotjo. Ini yang akan kami uraikan di memori kasasi," tutur Febri.
 
"Jadi kalau keputusan secara prinsip, arahan dari pimpinan sudah ada. Tapi kalau secara formal tentu kami perlu menunggu salinan putusan tingkat pertama tersebut termasuk kami perlu mengidentifikasi lebih lanjut bahwa putusan bebas yang kemarin bukan bebas murni," tambahnya.
 
Sofyan terlepas dari tuntutan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Sofyan juga lepas dari dari ancaman Pasal 12 huruf a juncto Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.
 
JPU KPK sebelumnya menyebut Sofyan memfasilitasi pertemuan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1. Pembahasan tersebut dinilai ada unsur tindak pidana korupsi.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif