Ketua KPK Firli Bahuri (tengah). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri (tengah). Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Cegah Korupsi, KPK Pelototi Proyek IKN Nusantara

Candra Yuri Nuralam • 02 Februari 2022 13:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau ketat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. KPK bakal berkoordinasi dengan banyak pihak agar proyek IKN tidak menjadi ladang korupsi.
 
"Kami memandang perlu melakukan sinergi koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga, terutama yang terkait langsung dengan IKN," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 2 Februari 2022.
 
KPK bakal berkoordinasi ke Badan Pertanahan Negara (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM untuk pencegahan korupsi. "Saya kira kementerian lembaga tadi tentu memiliki komitmen yang sama dengan kita, sama dengan segenap masyarakat Indonesia, apa pun yang kita lakukan tidak boleh ada tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK juga bakal berkoordinasi dengan penegak hukum lain untuk mencegah korupsi dalam pembangunan IKN Nusantara. Kerja sama antarpenegak hukum dibutuhkan untuk menutup celah korupsi dalam pengerjaan proyek itu.
 
Lalu, KPK bakal berkoordinasi dengan Bappenas untuk membantu penyiapan lahan dan infrastruktur yang akan dibangun di IKN Nusantara. Koordinasi dengan Bappenas dinilai penting agar korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tidak terjadi.
 
"Ini penting di dalam rangka tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi, dan mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan tidak ramah dengan korupsi," tutur Firli.
 
Firli meminta tidak ada pihak yang berani menjadikan proyek IKN Nusantara sebagai ladang korupsi. Lembaga Antikorupsi tidak akan pandang bulu jika menemukan bukti ada pejabat atau pihak lain yang menjadikan proyek pemindahan ibu kota sebagai ladang korupsi.
 
"Kami akan mengedepankan implementasi dari stranas pencegahan korupsi sebagaimana tertera dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2014 dengan wujud membuat rencana aksi nasional pembangunan ibu kota negara," tutur Firli.
 
Baca: KSP: Pemerintah Siapkan 10 Aturan Turunan UU IKN
 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta KPK tidak hanya mengawasi proyek IKN Nusantara. KPK diharapkan bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam pembelanjaan agar tidak terjadi pemborosan.
 
"Kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan, perencanaan, dan pembangunan yang sedemikian rupa agar pertama tidak terjadi inefisiensi dalam hal harga-harga, biaya-biaya lahan," tutur Suharso.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif