Jakarta: Aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus dugaan kredit macet PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri dan bank lainnya. Indonesia dinilai akan merugi besar bila kasus ini tak ditangani secara betul-betul.
“Penegak hukum harus betul-betul memahami bahwa kasus ini sangat berpotensi merugikan negara, makanya penanganannya harus serius,” kata Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Arif Rahman, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 24 Jumat 2022.
Arif meminta aparat penegak hukum mengedepankan asas akuntabel, profesional, dan transparan. Sehingga, kasus ini dapat dibongkar secara tuntas.
“Kita yakin aparat penegak hukum (APH), terutama Kejaksaan mampu membongkarnya,” ujar Arif.
Kasus dugaan kredit macet PT Titan Infra Energy telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung. Pelaporan dilakukan karena diduga ada pidana korupsi.
Kemudian, pihak Bank Mandiri juga telah melaporkan PT Titan ke Bareskrim Polri lantaran diduga ada penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PT Titan mengikat perjanjian dengan Bank Mandiri serta sindikasi bank laininya pada 28 Agustus 2018. Mandiri sebagai lead creditor mengucurkan USD266 juta atau senilai Rp3,9 triliun.
Sementara itu, sindikasi bank lainya, yaitu CIMB Niaga dan Credit Suisse AG senilai USD133 juta atau Rp1,9 trilun. Sehingga total kredit mencapai Rp5,8 triliun.
Dalam perjalanannya, pihak perusahaan mengingkari kesepakatan dalam Facility Agreement atau Perjanjian Fasilitas dengan kerditur. Pada perjanjian itu disepakati hasil penjualan produk PT Titan berupa batu bara sebanyak 20 persen sebagai jaminan pembayaran pelunasan kredit, dan 80 persen disepakati sebagai dana operasional PT Titan.
Jakarta: Aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus dugaan
kredit macet PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri dan bank lainnya. Indonesia dinilai akan merugi besar bila kasus ini tak ditangani secara betul-betul.
“Penegak hukum harus betul-betul memahami bahwa kasus ini sangat berpotensi merugikan negara, makanya penanganannya harus serius,” kata Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden, Arif Rahman, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 24 Jumat 2022.
Arif meminta aparat penegak hukum mengedepankan asas akuntabel, profesional, dan transparan. Sehingga, kasus ini dapat dibongkar secara tuntas.
“Kita yakin aparat penegak hukum (APH), terutama Kejaksaan mampu membongkarnya,” ujar Arif.
Kasus dugaan kredit macet PT Titan Infra Energy telah dilaporkan kepada
Kejaksaan Agung. Pelaporan dilakukan karena diduga ada pidana korupsi.
Kemudian, pihak Bank Mandiri juga telah melaporkan PT Titan ke Bareskrim
Polri lantaran diduga ada penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
PT Titan mengikat perjanjian dengan Bank Mandiri serta sindikasi bank laininya pada 28 Agustus 2018. Mandiri sebagai
lead creditor mengucurkan USD266 juta atau senilai Rp3,9 triliun.
Sementara itu, sindikasi bank lainya, yaitu CIMB Niaga dan Credit Suisse AG senilai USD133 juta atau Rp1,9 trilun. Sehingga total kredit mencapai Rp5,8 triliun.
Dalam perjalanannya, pihak perusahaan mengingkari kesepakatan dalam
Facility Agreement atau Perjanjian Fasilitas dengan kerditur. Pada perjanjian itu disepakati hasil penjualan produk PT Titan berupa batu bara sebanyak 20 persen sebagai jaminan pembayaran pelunasan kredit, dan 80 persen disepakati sebagai dana operasional PT Titan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
