Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal

Tersangka Korupsi Ekspor Benur Berpotensi Dijerat Aturan Pencucian Uang

Nasional kpk Kasus Suap kasus korupsi tppu Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 02 Desember 2020 11:27
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami seluk beluk kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster yang turut menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Seluruh tersangka yang terlibat rasuah berpotensi dijerat aturan tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).
 
"Tentu akan dilakukan analisis terhadap peluang kemungkinan penerapan pasal TPPU," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2020.
 
Ali mengatakan KPK masih fokus menemukan bukti korupsi yang dilakukan tersangka. Penelusuran bukti dilakukan dengan cara penggeledahan di beberapa lokasi dan pemeriksaan saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK tidak segan menangkap siapa pun yang terlibat dalam pemufakatan jahat ini. Siapa pun yang menikmati uang haram dalam kasus ini bakal dilibas.
 
"KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini," kata Ali.
 
Baca: KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Suap Benih Lobster
 
Perkara ini menjerat mantan Prabowo bersama enam orang lainnya. Mereka yang diduga menikmati suap ialah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka pemberi suap yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs USD1=Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara itu, pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif