Ilustrasi uang suap. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi uang suap. Medcom.id/M Rizal

KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Suap Benih Lobster

Nasional kpk kasus korupsi Edhy Prabowo
Candra Yuri Nuralam • 02 Desember 2020 10:28
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran korupsi ekspor benih lobster (benur). KPK terus mengendus pihak yang menikmati dana haram dalam pemufakatan jahat tersebut.
 
"Tentu KPK akan melibatkan pihak lain termasuk pihak perbankan maupun PPATK dalam penelusuran dugaan aliran dana," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2020.
 
KPK menjamin akan menangkap pihak yang terlibat dalam korupsi ekspor benur, perorangan maupun korporasi. Penyidikan Lembaga Antirasuah terus mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkait aliran dana dugaan suap, kami memastikan akan menelusuri dan mengembangkan lebih lanjut," tegas Ali.
 
Baca: Aliran Dana Korupsi Benih Lobster Bakal Ditelusuri Sampai ke Akar
 
Perkara ini menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs USD1=Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif