Jaksa Agung Bakal Tarik Jajarannya dari KPK
Jaksa Agung M Prasetyo--MI/M.Irfan
Jakarta: Kejaksaan Agung tetap menunda permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal kebutuhan penambahan jaksa penuntut umum. Jawaban permohonan itu baru diberikan setelah KPK menyelesaikan persoalan internal mereka.

Jaksa Agung M Prasetyo mengaku telah menerima informasi terkait kemunculan dua faksi di internal KPK, terutama terkait keberadaan jaksa. Faksi tersebut ada yang menghendaki perpanjangan masa tugas terhadap jaksa yang hampir 10 tahun berdinas dan sebaliknya. 

Prasetyo pun berjanji akan memanggil seluruh jaksa di KPK untuk dimintai keterangan. Ia tidak ingin para jaksa yang kebetulan mengemban tugas membantu KPK justru diperlakukan tidak baik.


"Saya akan panggil para jaksa, masalah apa yang ada di sana? Jadi saya tidak mau kalau anak-anak saya di sana diperlakukan tidak semestinya," ujar Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018. 

Menurut dia, kejaksaan melihat ada gelagat dari pegawai di internal KPK yang berencana untuk melakukan proses penuntutan secara mandiri. Kondisi tersebut jelas menyimpang dari ketentuan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang KPK, yakni penuntut umum adalah jaksa yang berasal dari Kejaksaan Agung.

"Kalau mereka mengambil tugas penuntut umum di mana pun, termasuk KPK, berarti yang salah undang-undangnya. Kalau mereka ada yang tidak menghendaki kehadiran jaksa di sana, informasinya begitu, perlu diklarifikasi lagi mungkin undang-undang yang salah, tapi rasanya apa iya?," ujar Prasetyo. 

Baca: Jaksa Agung Sindir Kewenangan Penuntutan KPK

Prasetyo menegaskan kehadiran jaksa telah diamanatkan dalam UU sebagai penuntut sebuah kasus hukum. Ia pun meminta keberadaan jaksa terbaik yang telah dikirim ke KPK agar dapat diperlakukan dengan baik sesuai mekanisme yang berlaku. 

"Keberadaan jaksa di sana memberikan kontribusi untuk memperkuat Lembaga Antirasuah. Ini supaya kita dapat bersama-sama bergandengan tangan memberantas korupsi di Tanah Air," tuturnya. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengusulkan revisi PP Nomor 63 Tahun 2005 yang diperbarui menjadi PP 103/2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Regulasi itu menyangkut perpanjangan masa tugas jaksa yang diperbantukan di KPK.

Pada Agustus mendatang tercatat ada lima JPU yang sudah berdinas selama 10 tahun sehingga harus kembali ke Kejaksaan Agung. Dengan demikian, total jaksa di KPK tinggal 80 orang. Namun, KPK merasa jumlah tersebut masih kurang dan meminta agar ditambahkan 60 jaksa lagi. 




(YDH)