Sidang putusan terdakwa Eni Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang putusan terdakwa Eni Saragih - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Permohonan Justice Collaborator Eni Saragih Ditolak

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Fachri Audhia Hafiez • 01 Maret 2019 17:08
Jakarta: Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan Justice Collaborator (JC) terdakwa Eni Maulani Saragih. Peran Eni dalam perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau (PLTU) Riau-1 dianggap cukup aktif.
 
"Menimbang bahwa permohonan JC yang diajukan oleh terdakwa Eni Maulani Saragih majelis hakim tidak sependapat," kata Anggota Majelis Hakim, Anwar di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 1 Maret 2019.
 
Majelis hakim menilai, Eni aktif memfasilitasi pertemuan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir. Pertemuan itu guna meloloskan proyek PLTU Riau-1 untuk digarap perusahaan yang dibawa Kotjo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Namun majelis hakim mengapresiasi sikap terdakwa yang mengakui kesalahannya, berterus-terang selama persidangan, patut dijadikan alasan meringankan penjatuhan pidana," ujar Hakim Anwar.
 
(Baca juga:Eni Diwajibkan Bayar Uang Pengganti Rp5,4 M)
 
Hakim juga mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa untuk dicabut selama lima tahun.
 
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun, yang dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pokok pidana," kata Ketua Majelis Hakim Yanto.
 
Eni sebelumnya divonis enam tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider dua bulan kurungan atas perkara korupsi PLTU Riau-1. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni delapan tahun penjara, membayar pidana denda Rp300 juta dan subsider empat bulan kurungan.
 
Mantan wakil komisi VII itu terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari Kotjo. Uang suap itu diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1.
 
Selain menerima suap, Eni juga dianggap menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).
 
Eni terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.
 
(Baca juga:Kotjo Akui Eni Minta Rp10 Miliar)

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif