KPK Sebut Banyak Pengawas Internal Daerah Tak Netral

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyak pengawas internal di daerah yang tidak netral. Pengawas internal di daerah banyak yang manut dengan kepala daerah karena merasa bosnya. "Kita melihat banyak pengawas internal di daerah-daerah, pertama itu juga masih di bawah kendali kepala daerah sehingga hasil pengawasan cenderung tidak independen," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 7 Oktober 2021. Alex mengatakan pengawas internal seharusnya tidak boleh manut dengan kepala daerah. Pengawas internal seharusnya tetap menjaga integritas meski kepala daerah melakukan pemufakatan jahat. Lembaga Antikorupsi mau masalah integritas pengawas internal di daerah ini bisa diselesaikan dengan cepat. KPK mau mendidik seluruh pengawas internal di Indonesia. "Ini sebetulnya sudah kami upayakan untuk peningkatan dari independensi inspektorat tersebut agar dalam menjalankan kegiatan pencatatan pengawasan utamanya menyangkut tindak lanjut dari laporan masyarakat itu juga lebih bisa dipercaya hasil pengawasannya," ujar Alex. Baca: Wamenkumham Sebut Korupsi Terjadi karena Dorongan KPK juga menyarankan para pengawas internal tidak manut dengan kepala daerah mulai saat ini sampai program pelatihan dilakukan. Seluruh pengawas internal diminta bekerja sesuai dengan koridornya masing-masing. "Untuk membangun komitmen di daerah untuk membangun integritas maupun upaya-upaya perbaikan di daerah yang dipimpin," kata Alex.