Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyebut korupsi bukan terjadi karena sifat. Korupsi terjadi akibat dorongan lingkungan sekitar.
"Kita itu mau menaati aturan, kita itu patuh terhadap aturan, (tapi) karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani (jadi melanggar aturan)," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Menurut dia, mengubah sikap koruptif tidak cukup dengan sekadar aturan. Tindakan korupsi terus terjadi jika dorongan melakukan rasuah di lingkungan sekitar tidak bisa dihentikan.
"Orang Jepang, seandainya aturan tentang korupsi dicabut, mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi," ujar Eddy.
Penguatan integritas pejabat untuk menolak tindakan korupsi merupakan salah satu cara manjur menghapuskan sikap koruptif. Jika integritas masyarakat tinggi, aturan larangan korupsi sudah tidak diperlukan lagi di Indonesia.
"Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom," tutur Eddy.
Baca: KPK Ingin Bali Terbebas dari Kasus Korupsi
Eddy menyebut integritas menjadi harga mati untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika integritas diperkuat, pejabat negara cuma harus membuat sistem yang transparan dan akuntabel sehingga celah korupsi bakal tertutup rapat.
"Tiga kata kunci ini, integritas, transparasi, dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun zona integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tegasnya.
Jakarta: Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (
Wamenkumham)
Edward Omar Sharif Hiariej menyebut korupsi bukan terjadi karena sifat.
Korupsi terjadi akibat dorongan lingkungan sekitar.
"Kita itu mau menaati aturan, kita itu patuh terhadap aturan, (tapi) karena ada suatu dorongan dari luar, bukan dari hati nurani (jadi melanggar aturan)," kata Eddy melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Menurut dia, mengubah sikap koruptif tidak cukup dengan sekadar aturan. Tindakan
korupsi terus terjadi jika dorongan melakukan rasuah di lingkungan sekitar tidak bisa dihentikan.
"Orang Jepang, seandainya aturan tentang korupsi dicabut, mereka tetap tidak akan melakukan tindakan korupsi," ujar Eddy.
Penguatan integritas pejabat untuk menolak tindakan korupsi merupakan salah satu cara manjur menghapuskan sikap koruptif. Jika integritas masyarakat tinggi, aturan larangan korupsi sudah tidak diperlukan lagi di Indonesia.
"Mengapa integritas ini menjadi amat sangat penting? Karena dengan integritas ini akan melahirkan kesadaran hukum yang bersifat otonom, bukan heteronom," tutur Eddy.
Baca:
KPK Ingin Bali Terbebas dari Kasus Korupsi
Eddy menyebut integritas menjadi harga mati untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika integritas diperkuat, pejabat negara cuma harus membuat sistem yang transparan dan akuntabel sehingga celah korupsi bakal tertutup rapat.
"Tiga kata kunci ini, integritas, transparasi, dan akuntabilitas adalah keniscayaan bagi kementerian maupun lembaga jika hendak membangun zona integritas dalam rangka Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
