Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin wilayah Bali terbebas dari kasus rasuah. Seluruh kepala daerah di Bali diminta menguatkan integritas untuk mencegah korupsi.
"Bukan sesuatu yang membahagiakan bagi kami jika harus menangani Bapak atau Ibu kepala daerah ketika harus berproses penindakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Alex mengatakan menangkap seorang kepala daerah merupakan kesedihan bagi KPK. Namun, KPK tidak bisa berbuat banyak karena tugasnya dalam memberantas korupsi tidak boleh pandang bulu.
Kepala daerah di Bali diminta tidak membuat KPK sedih. Menghilangkan sikap koruptif merupakan langkah terbaik untuk meminimalkan hal itu.
"Untuk itu, kami minta komitmen Bapak atau Ibu untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi," ujar Alex.
Alex mengatakan salah satu cara untuk menghilangkan sikap koruptif adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola yang bagus bisa menutup celah korupsi.
KPK terbuka jika kepala daerah di Bali butuh saran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Lembaga Antikorupsi siap memberikan masukan untuk membuat pemerintahan di Bali terbebas dari kasus rasuah.
"KPK akan selalu bekerja profesional mendampingi Bapak atau Ibu kepala daerah sekalian," tutur Alex.
Baca: KPK Ingin Guru Madrasah Jadi Penyuluh Antikorupsi
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan mengutamakan pencegahan korupsi di wilayahnya. Perbaikan tata kelola bakal dilakukan untuk mencegah adanya celah korupsi meski hanya sedikit.
"Selain dari upaya tersebut, pada kesempatan ini, saya kukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi yang nantinya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan instansi lain dalam melaksanakan langkah pencegahan korupsi melalui sosialisasi, bimtek, dan diklat," ujar Wayan.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) ingin wilayah Bali terbebas dari kasus rasuah. Seluruh
kepala daerah di Bali diminta menguatkan integritas untuk mencegah
korupsi.
"Bukan sesuatu yang membahagiakan bagi kami jika harus menangani Bapak atau Ibu kepala daerah ketika harus berproses penindakan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Selasa, 5 Oktober 2021.
Alex mengatakan menangkap seorang kepala daerah merupakan kesedihan bagi KPK. Namun, KPK tidak bisa berbuat banyak karena tugasnya dalam memberantas korupsi tidak boleh pandang bulu.
Kepala daerah di Bali diminta tidak membuat KPK sedih. Menghilangkan sikap koruptif merupakan langkah terbaik untuk meminimalkan hal itu.
"Untuk itu, kami minta komitmen Bapak atau Ibu untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi," ujar Alex.
Alex mengatakan salah satu cara untuk menghilangkan sikap koruptif adalah memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola yang bagus bisa menutup celah korupsi.
KPK terbuka jika kepala daerah di Bali butuh saran untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Lembaga Antikorupsi siap memberikan masukan untuk membuat pemerintahan di Bali terbebas dari kasus rasuah.
"KPK akan selalu bekerja profesional mendampingi Bapak atau Ibu kepala daerah sekalian," tutur Alex.
Baca:
KPK Ingin Guru Madrasah Jadi Penyuluh Antikorupsi
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan mengutamakan pencegahan korupsi di wilayahnya. Perbaikan tata kelola bakal dilakukan untuk mencegah adanya celah korupsi meski hanya sedikit.
"Selain dari upaya tersebut, pada kesempatan ini, saya kukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi yang nantinya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan instansi lain dalam melaksanakan langkah pencegahan korupsi melalui sosialisasi, bimtek, dan diklat," ujar Wayan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
