Jakarta: Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Johnson Panjaitan gerah atas respons Polri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Kinerja Polri dinilai lambat.
“Saya terganggu kok tidak jalan-jalan (berprogres). Apakah struktur di Polres dan Polda Metro yang bermain dan menyebabkan kelemahan atau kelambatan Mabes,” kata Johnson dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Di Balik Aksi Brutal Sang Jenderal: Desas-desus Satgassus,’ Minggu, 14 Agustus 2022.
Johnson mengatakan Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. Dirinya mengaku dilibatkan dalam proses pengambilalihan dan diundang rapat dengan sejumlah jenderal.
“Tapi saya merasa dibohongi. Mulutnya manis, wajahnya manis, tapi malah tidak dilakukan,” papar dia.
Johnson mencontohkan saat prarekonstruksi penembakan. Permintaan itu disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J.
“Tapi prarekonstruksi yang dijalankan ternyata prarekonstruksi tembak-menembak yang ternyata hoaks,” ujar dia.
Johnson menegaskan upaya mencari keadilan dan kebenaran guna menjaga muruah Polri. Korps Bhayangkara diminta menyadari taruhan proses penegakan hukum dan peradilan adalah negara.
“Selain pro justitia, harus ada pro konstitusional dengan minta tanggung jawab konstitusional karena Polri adalah anak konstitusi dan dipertanggungjawabkan,” jelas dia.
Jakarta: Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (
Brigadir J) Johnson Panjaitan gerah atas respons Polri dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J. Kinerja Polri dinilai lambat.
“Saya terganggu kok tidak jalan-jalan (berprogres). Apakah struktur di Polres dan Polda Metro yang bermain dan menyebabkan kelemahan atau kelambatan Mabes,” kata Johnson dalam diskusi virtual
Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Di Balik Aksi Brutal Sang Jenderal: Desas-desus Satgassus,’ Minggu, 14 Agustus 2022.
Johnson mengatakan Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. Dirinya mengaku dilibatkan dalam proses pengambilalihan dan diundang rapat dengan sejumlah jenderal.
“Tapi saya merasa dibohongi. Mulutnya manis, wajahnya manis, tapi malah tidak dilakukan,” papar dia.
Johnson mencontohkan saat prarekonstruksi penembakan. Permintaan itu disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir J.
“Tapi prarekonstruksi yang dijalankan ternyata prarekonstruksi
tembak-menembak yang ternyata hoaks,” ujar dia.
Johnson menegaskan upaya mencari keadilan dan kebenaran guna menjaga muruah Polri. Korps Bhayangkara diminta menyadari taruhan proses penegakan hukum dan peradilan adalah negara.
“Selain pro justitia, harus ada pro konstitusional dengan minta tanggung jawab konstitusional karena Polri adalah anak konstitusi dan dipertanggungjawabkan,” jelas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
