Jakarta: Dugaan aliran uang mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diragukan. Isu tersebut berembus berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW).
"Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, yang jelas kalau dari segi waktu sepertinya tidak mungkin," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut Taufik, kasus pembunuhan itu terjadi pada masa reses anggota DPR. Masa reses itu juga membuat legislator belum bisa berkomentar terkait dengan peristiwa berdarah tersebut.
"Kemudian DPR dianggap tidak bersuara di kasus ini. Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses, ketika masa reses dan kita tidak bisa melakukan panggilan rapat secara formal," jelas Taufik.
Baca juga: Pengacara Ferdy Sambo Bantah Soal Titipan Amplop Tebal ke LPSK
Politikus Partai NasDem itu tak memungkiri adanya kejanggalan dari kasus tersebut. Informasi pada awal-awal kasus itu mencuat harus menjadi perhatian terkait pentingnya memverifikasi peristiwa.
"Kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan informasi yang gegabah ini. Sehingga, kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi institusi sebagai mitra," ucap Taufik.
Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Salah satunya DPR.
"Ini ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), apakah DPR itu dapat guyuran dana," kata Sugeng.
Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dia menegaskan informasi tersebut bukan tuduhan.
"Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana," ujar dia.
Jakarta: Dugaan aliran uang mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait
kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J diragukan. Isu tersebut berembus berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW).
"Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, yang jelas kalau dari segi waktu sepertinya tidak mungkin," kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022.
Menurut Taufik,
kasus pembunuhan itu terjadi pada masa reses anggota DPR. Masa reses itu juga membuat legislator belum bisa berkomentar terkait dengan peristiwa berdarah tersebut.
"Kemudian DPR dianggap tidak bersuara di kasus ini. Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses, ketika masa reses dan kita tidak bisa melakukan panggilan rapat secara formal," jelas Taufik.
Baca juga: Pengacara Ferdy Sambo Bantah Soal Titipan Amplop Tebal ke LPSK
Politikus Partai NasDem itu tak memungkiri adanya kejanggalan dari kasus tersebut. Informasi pada awal-awal kasus itu mencuat harus menjadi perhatian terkait pentingnya memverifikasi peristiwa.
"Kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan informasi yang gegabah ini. Sehingga, kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi institusi sebagai mitra," ucap Taufik.
Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Salah satunya DPR.
"Ini ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), apakah DPR itu dapat guyuran dana," kata Sugeng.
Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dia menegaskan informasi tersebut bukan tuduhan.
"Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
