Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob menilai ada kesalahan dalam keputusan pemberhentian sementara terhadapnya. Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dinilai janggal.
"Mekanisme administratif pemerintahan seperti ini menjadikan kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Negara seperti main-main. Padahal, ini masalah administrasi pemerintahan antarlembaga negara," kata Kuasa Hukum Johannes, Viktor Santoso, melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Juni 2023.
Viktor menyebut kliennya diberhentikan dari jabatan Plt Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-1245 Tahun 2023. Dokumen itu tidak pernah didapat dalam bentuk fisik, melainkan hanya dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
Keputusan pemerintah pusat dinilai tidak bisa berlangsung seperti itu. Sebab, ada aturan yang ketat dalam pengaturan administrasi pejabat negara.
"Ini masalah administrasi pemerintahan antarlembaga negara," ucap Viktor.
Dia menilai keputusan pemberhentian kliennya telah cacat formil dan materiel. Kemendagri diharap tidak memberikan kebijakan atas dasar kepentingan pihak tertentu.
"Jangan sampai muncul dugaan liar kalau Kemendagri ikut bermain dalam menciptakan konflik yang nantinya timbul di Kabupaten Mimika," ujar Viktor.
Johannes Retob menggugat Pasal 83 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beleid itu membahas pemberhentian sementara kepala daerah.
Kuasa hukum Johannes, Viktor Santoso Tandiasa, menyebut uji materiel itu diajukan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kolusi dan nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Kejati Papua telah menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan Johanes dari jabatannya.
"Menurut kami, tindakan Kejati papua yang menerbitkan surat perihal 'permohonan pemberhentian sementara' terhadap klien kami Bapak Johannes Rettob adalah tindakan hukum yang dilakukan diluar kewenangan Kejati," kata Viktor di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob menilai ada kesalahan dalam keputusan pemberhentian sementara terhadapnya. Surat dari
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dinilai janggal.
"Mekanisme administratif pemerintahan seperti ini menjadikan kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Negara seperti main-main. Padahal, ini masalah administrasi pemerintahan antarlembaga negara," kata Kuasa Hukum Johannes, Viktor Santoso, melalui keterangan tertulis, Kamis, 15 Juni 2023.
Viktor menyebut kliennya diberhentikan dari jabatan
Plt Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-1245 Tahun 2023. Dokumen itu tidak pernah didapat dalam bentuk fisik, melainkan hanya dikirimkan melalui pesan WhatsApp.
Keputusan pemerintah pusat dinilai tidak bisa berlangsung seperti itu. Sebab, ada aturan yang ketat dalam pengaturan administrasi pejabat negara.
"Ini masalah administrasi pemerintahan antarlembaga negara," ucap Viktor.
Dia menilai keputusan pemberhentian kliennya telah cacat formil dan materiel. Kemendagri diharap tidak memberikan kebijakan atas dasar kepentingan pihak tertentu.
"Jangan sampai muncul dugaan liar kalau Kemendagri ikut bermain dalam menciptakan konflik yang nantinya timbul di Kabupaten Mimika," ujar Viktor.
Johannes Retob menggugat Pasal 83 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (
MK). Beleid itu membahas pemberhentian sementara kepala daerah.
Kuasa hukum Johannes, Viktor Santoso Tandiasa, menyebut uji materiel itu diajukan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kolusi dan nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Kejati Papua telah menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan Johanes dari jabatannya.
"Menurut kami, tindakan Kejati papua yang menerbitkan surat perihal 'permohonan pemberhentian sementara' terhadap klien kami Bapak Johannes Rettob adalah tindakan hukum yang dilakukan diluar kewenangan Kejati," kata Viktor di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
