Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.
Pengadilan. Ilustrasi: Medcom.id/Mohammad Rizal.

Dua Hakim PN Jaksel Dituntut 8 Tahun Penjara

Nasional Kasus suap hakim
Faisal Abdalla • 13 Juni 2019 15:00
Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), R Iswahyu Widodo dan Irwan, delapan tahun penjara. Keduanya dianggap terbukti menerima suap.
 
"Menuntut, menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata JPU Taufik Ibnu Nugroho saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019.
 
Selain dituntut pidana delapan tahun penjara, keduanya diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila tidak dibayar, denda diganti dengan pidana empat bulan penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa menilai suap yang diterima terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai tumpuan bagi para pencari keadilan, keduanya seharusnya menangani perkara seadil-adilnya dan menghindari perbuatan koruptif.
 
"Sementara hal-hal yang meringankan, kedua terdawa belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga," ujar Jaksa.
 
Suap kepada kedua terdakwa diterima dari dari advokat, Arif Fitriawan, dan Direktur PT Asia Pacific Mining Resources (PT APMR) Martin P Silitonga. Sogokan diberikan agar Iswahyu dan Irwan memenangkan perkara perdata yang sedang diurus Martin dan Arif di PN Jaksel dengan nomor 262/Pdt.G/2018 PN JAKSEL.
 
Baca: Hakim Merry Purba Divonis Enam Tahun Penjara
 
Perkara tersebut adalah gugatan pembatalan perjanjian akuisisi antara CV Citra Lampia Mandiri (CLM) dan PT Asia Pacific Mining Resources. Dalam gugatan itu, Iswahyu bertindak selaku ketua majelis hakim dan Irwan selaku hakim anggota.
 
Iswahyu dan Irwan total menerima uang sebanyak Rp150 juta ditambah SGD47 ribu atau setara Rp500 juta. Selain menjerat kedua hakim, kasus suap ini ikut menyeret panitera PN Jakarta Timur (Jaktim) Muhammad Ramadhan.
 
Iswahyu dan Irwan dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif