Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi
Ilustrasi. Medcom.id/ Rakhmat Riyandi

Hakim Merry Purba Divonis Enam Tahun Penjara

Nasional Kasus suap hakim
Ilham Pratama Putra • 16 Mei 2019 21:30
Jakarta: Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Merry Purba terbukti menerima suap dari pengusaha Tamin Sukardi. Merry divonis enam tahun penjara.
 
"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap Merry Purba dengan pidana penjara selama enam tahun," ujar ketua majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Saifudin Zuhri Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.
 
Merry juga terkena denda pidana sebesar Rp200 juta subsider kurungan selama satu bulan. Jaksa menyebut ada hal yang memberatkan tuntutan di antaranya Merry dianggap tidak mengakui perbuatannya. Selain itu Merry juga dianggap menciderai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah dalam memberatas tindak korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Merry terbukti menerima suap 150 ribu dolar Singapura atau setara Rp1,56 miliar dari pengusaha Tamin Sukardi. Fulus diberikan untuk memengaruhi putusan perkara korupsi yang ditangani Merry.
 
Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan uang tersebut diterima melalui Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Medan Helpandi. Uang yang diterima Helpandi seluruhnya berjumlah 280 ribu dolar Singapura atau setara Rp2,92 miliar.
 
Uang suap diberikan Tamin Sukardi melalui orang kepercayaannya Hadi Setiawan. Uang itu kemudian diserahkan kepada Helpandi sejumlah 280 ribu dolar Singapura.
 
Tarmin saat itu duduk sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa di Pasal IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara. Merry menjadi salah satu hakim anggota yang mengadili Tamin.
 
Atas perbuatannya, Merry diganjar Pasal 12 huruf c undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengenai hakom yang menerima janji atau hadiah.
 
Diketahui, vonis Merry lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada KPK. Sebelumnya Jaksa menuntut 9 tahun pidana penjara, denda Rp350 juta subsider tiga bulan kurungan.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif