KPK Cecar Wabup Bekasi Dalami Pelanggaran Izin Meikarta

Sunnaholomi Halakrispen 22 November 2018 03:46 WIB
OTT Pejabat Bekasi
KPK Cecar Wabup Bekasi Dalami Pelanggaran Izin Meikarta
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.
Jakarta: Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengakui pihaknya tengah mendalami dugaan pelanggaran perizinan Meikarta. Dugaan tersebut digali dari pengetahuan saksi, salah satunya Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja.

"Kami dalami bagaimana proses rekomendasi dan perizinan sampai dengan terbitnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan) proyek Meikarta," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 21 November 2018.

Selain itu, KPK juga memperdalam pengetahuan Eka terkait proses perizinan proyek Meikarta. Kemudian, terkait aturan-aturan atau pelanggaran secara hukum dari aspek perizinan Meikarta.


"Termasuk juga menelusuri lebih lanjut, memastikan sumber-sumber dana yang diduga digunakan untuk suap," tuturnya.

Febri menekankan penelusuran sumber dana tersebut menjadi concern KPK. Apakah sumber dana itu berdasarkan instruksi dari orang-orang tertentu atau tidak.

Terkait pemeriksaan hari ini, KPK tidak hanya memeriksa Eka tetapi juga dua saksi lainnya. Mereka ialah Pelaksana Seksi Pencegahan, Andi Dwi Prasetyo yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group.

Satu lagi, eks Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, M. Urip Karisabanu. Hingga saat ini terhitung ada 72 saksi yang diperiksa KPK terkait kasus Meikarta.

"Sampai saat ini 72 orang saksi yang sudah diperiksa di tahap penyidikan ini, baik dari unsur pegawai dan pejabat di Lippo Group, serta dari unsur pemerintahan baik kabupaten maupun unsur pemerintahan Provinsi Jawa Barat," pungkas dia.

Baca juga: Wakil Bupati Bekasi Diperiksa KPK

Dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) sebagai tersangka dan delapan orang lainnya.

Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id