Wakil Bupati Bekasi Diperiksa KPK
KPK Ilustrasi - MI.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja. Ia bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi. 

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 21 November 2018.

Penyidik juga memanggil Pelaksana Seksi Pencegahan, Andi Dwi Prasetyo. Andi akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Fitra Djaja Purnama, konsultan Lippo Group.


KPK turut memanggil Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Diding Abdullah, dan Mantan Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan dan Perumahan Rakyat, M Urip Karisabanu. 

"Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DT (Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati)," tutur Febri.

(Baca juga: Pembuat Backdate Izin Proyek Meikarta Terendus)

Dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) sebagai tersangka dan delapan orang lainnya.

Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Kemudian, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

(Baca juga: KPK Mengendus Adanya Manipulasi Izin Meikarta)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id