Pembuat <i>Backdate</i> Izin Proyek Meikarta Terendus
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Medcom.id./M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Pembuat penanggalan mundur atau backdate izin proyek Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga Antirasuah mengantongi identitas pembuatan backdate dari hasil pemeriksaan berkas perizinan Meikarta. 

"Adanya dugaan ada backdate terkait perizinan itu, pihak yang melakukan tentu sudah diketahui oleh penyidik," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 14 November 2018.

Namun, Febri tak membeberkan pihak mana saja yang diendus KPK telah menemukan backdate. Dia hanya menerangkan pihak tersebut bisa dari Pemerintah Kabupaten Bekasi atau Lippo Group selaku pengembang.


"Dugaan dari pemerintah kabupaten atau dari Lippo atau dari pihak lain belum bisa saya sampaikan karena masih dalam proses penyidikan," ujar Febri.

KPK sebelumnya mendalami sejumlah dokumen yang memuat izin proyek Meikarta. Dokumen itu diantaranya berkas rekomendasi yang menjadi syarat penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), keselamatan lingkungan, dan penanganan kebakaran.

"Kami dalami tentu proses perizinan rekomendasi dari IMB itu seperti apa karena beberapa dinas kami dalami," beber Febri.

Penyidik KPK menduga proyek Meikarta telah berjalan meski rekomendasi dokumen-dokumen dan perizinan itu belum sepenuhnya rampung. Penanggalan dibuat tidak sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen.

Dalam kasus dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) sebagai tersangka. Delapan orang lainnya juga mendapatkan status yang sama.

Baca: Kesaksian Pejabat Lippo Group Tak Sinkron

Tersangka lain itu di antaranya adalah anak buah Neneng. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT), serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR). 

Empat tersangka lain dari pihak swasta. Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS); dua konsultan Lippo Group, yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP); serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Neneng dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.





(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id