Mantan anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sejumlah total Rp772,5 juta, Senin, 25 Maret 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah
Mantan anggota DPRD Sumut Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho sejumlah total Rp772,5 juta, Senin, 25 Maret 2019. Foto: MI/Bary Fathahilah

Mantan Anggota DPRD Sumut Didakwa Terima Rp772 Juta

Nasional gatot pujo nugroho
Damar Iradat • 25 Maret 2019 14:43
Jakarta: Mantan anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban didakwa menerima uang sebesar Rp772 juta dari mantan gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Uang itu sebagai suap meloloskan sejumlah laporan pertanggung jawaban pengesahan (LPJP) APBD Sumut.
 
"Terdakwa beberapa kali menerima uang secara bertahap sejumlah Rp772.500.000 dari mantan gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho," kata Jaksa pada KPK Budi Nugraha saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
 
Menurut jaksa, uang itu diberikan terkait empat pembahasan anggaran. Pertama, pengesahan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015.
 
Permintaan itu disanggupi dan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut. Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot.
 
Baca: Dua Legislator Sumut Dituntut Empat Tahun Penjara
 
Pada kurun waktu September-Desember 2014, Ahmad Fuad Lubis membagikan uang kepada seluruh anggota DPRD Sumut. Salah satunya juga diberikan ke terdakwa.
 
Uang itu diberikan melalui Muhammad Alinafiah, Sekretaris Dewan Sumut Randiman Tarigan, Kepala Biro Keuangan Sumut Baharudin Siagian, dan Ahmad Fuad Lubis. Jaksa menjelaskan, para pimpinan DPRD Sumut meminta uang kompensasi yang disebut uang ketok yang jumlahnya tiap tahun berbeda-beda untuk diserahkan ke seluruh anggota dewan.
 
Kejadian itu berulang setiap pihak eksekutif mengajukan pengesahan LPJP APBD maupun pengesahan perubahan APBD, dan pengesahan APBD Sumut mulai dari tahun 2012 hingga 2015. Uang itu kemudian diserahkan secara bertahap ke pihak dewan sesuai kesepakatan yang sudah terjalin.
 
Ferry didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif