Suasana sidang tipikor. (Medcom.id/Fachrie)
Suasana sidang tipikor. (Medcom.id/Fachrie)

Dua Legislator Sumut Dituntut Empat Tahun Penjara

Nasional suap gatot pujo nugroho
Fachri Audhia Hafiez • 07 Maret 2019 03:12
Jakarta: Dua anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dituntut empat tahun penjara. Selain itu, hukuman juga ditambah pidana denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Dua legislator Sumut yang duduk di kursi pesakitan merupakan anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019, yakni Muslim Simbolon dan Sonny Firdaus. Keduanya dinilai terbukti menerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho terkait pengesahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012-2015.
 
"Menuntut agar majelis hakim memutus para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Luki Dwi Nugroho di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa Luki menilai, Muslim dan Sonny terbukti menerima uang 'ketok' pengesahan APBD. Muslim menerima Rp615 juta dan Sonny sebanyak Rp495 juta.
 
Muslim dan Sonny sebelumnya didakwa bersama Helmiati. Absennya Helmiati diketahui tengah menderita sakit stroke. Dalam dakwaan, Helmiati disebut menerima uang senilai Rp495 juta
 
Ada pun suap itu terkait pengesahan berupa Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012. Kemudian pengesahan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Sumatera Utara TA 2013.
 
Selanjutnya pengesahan terhadap APBD Sumatera Utara TA 2014, pengesahan terhadap P-APBD Sumatera Utara TA 2014, pengesahan terhadap APBD Sumatera Utara TA 2015, pengesahan terhadap LPJP APBD Sumatera Utara TA 2014 dan penolakan interpelasi tahun 2015.
 
Perkara ini berawal saat Pemprov Sumut akan melakukan pengesahan LPJP APBD TA 2012. Wakil Anggota DPRD Provinsi Sumut, Chaidir Ritonga, M Afan, Kamaluddin Harahap dan Sigit, melakukan pertemuan sekretaris daerah Pemprov Sumut Nurdin Lubis.
 
Selain itu pertemuan juga dilakukan bersama-sama sekretaris dewan Pemprov Sumut Randiman Tarigan dan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, Baharuddin Siagan.
 
Baca:Legislator Sumut Mengakui Dapat Duit untuk Pileg
 
Dalam pertemuan itu Nurdin Lubis menyampaikan agar Raperda LPJP APBD tahun 2012 disetujui oleh DPRD Sumut. Namun, Kamaluddin menyampaikan harus ada kompensasi berupa uang yang disebut dengan 'uang ketok'.
 
Permintaan uang itu kemudian direalisasikan dan diterima oleh sejumlah anggota DPRD Sumut termasuk tujuh anggota DPRD tersebut. 'Uang ketok' itu terus berlanjut hingga pengesahaan APBD Pemprov Sumut 2015.
 
Ada pun hal-hal yang memberatkan tuntutan, keduanya tidak mendukung program mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sementara hal yang meringankan, Sonny dan Muslim bersikap sopan, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
 
"Terdakwa Muslim juga telah mengembalikan uang senilai Rp222,5 juta dan Sonny Rp245 juta," ujar Jaksa Luki.
 
Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif