Kasus-kasus 'Panas' di Lemari Kejaksaan Agung

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi sorotan. Hal itu lantaran markas pusat Korps Adhyaksa hangus dilalap api. Peristiwa ini membuat geger mengingat Jaksa Agung Hasil ST Burhanuddin dan jajaran tengah membongkar beberapa kasus yang mendapat perhatian publik. Kebakaran terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pukul 19.10 WIB, Sabtu, 22 Agustus 2020. Api baru takluk setelah pemadam kebakaran (damkar) bekerja keras selama 11 jam. Api menjalar di ruang kerja Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Pembinaan, Intelijen, dan Biro Kepegawaian. Sementara itu, data-data kasus yang ditangani Kejaksaan Agung dipastikan aman. "Kami punya backup data dan itu sudah diantisipasi apabila terjadi sesuatu maka langkah pertama langkah kedua sudah diantisipasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Jakarta, Minggu, 23 Agustus 2020. Baca: Konstruksi Bangunan Hingga Instalasi Listrik Kejagung Diperiksa Hari mengungkapkan Kejagung memiliki pusat rekam data. Data tersebut dapat digunakan sesuai fungsi. Selain itu, beberapa data tersimpan di kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri, khususnya terkait data kepegawaian.    "Berkas perkara aman 100 persen," tutur dia. Di sisi lain, Medcom.id mencatat setidaknya ada tiga kasus 'panas' yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Kasus-kasus ini menjerat orang dalam di kejaksaan hingga melibatkan fulus yang tak sedikit. Berikut perkara hangat yang mendapat sorotan: 1. Jiwasraya Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi salah satu kasus yang mendapat sorotan serius. Kasus ini sudah ditangani Kejaksaan Agung sejak akhir 2019.  Per Juni 2020, enam terdakwa dibawa ke meja hijau. Mereka di antaranya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto.     Tiga terdakwa lainnya berasal dari bekas petinggi Jiwasraya. Mereka ialah mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim, serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan. Keenamnya didakwa merugikan negara Rp16,8 triliun berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka diduga kongkalikong membuat kesepakatan pengelolaan investasi saham dan reksadana yang tidak transparan dan akuntabel selama 2008 hingga 2018. Dalam perkembangan perkara, Kejaksaan Agung menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka kasus Jiwasraya. Perusahaan itu yakni PT DM atau PAC, PT OMI, PT PPI, PT MD, PT PAM, PT MAM, PT MNC, PT GC, PT JCAM, PT PAAM, PT CC, PT TVI, dan PT SAM.  Baca: Saksi Jaksa di Kasus Jiwasraya Diprotes Penetapan status tersangka untuk 13 korporasi itu karena temuan dugaan aliran dana, baik dari Jiwasraya maupun enam terdakwa yang sedang diadili. Kerugian negara akibat pelibatan 13 korporasi ini ditaksir mencapai Rp12,157 triliun.  "Kerugian ini merupakan bagian dari penghitungan kerugian negara yang sudah dihitung oleh BPK sebesar Rp16,81 triliun," beber Hari Setiyono, Kamis, 25 Juni 2020.  2. Djoko Tjandra Pengajuan peninjauan kembali dari terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra pada Juni 2020 membuat kritik tajam mengarah ke institusi penegak hukum, tak terkecuali Kejaksaan Agung. Pasalnya, buronan kakap itu bisa bebas melenggang tanpa diketahui aparat. Dua perwira tinggi Polri menjadi tersangka dugaan suap terkait pelarian Djoko Tjandra. Keduanya yakni mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Prasetyo Utomo dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Korps Adhyaksa menjerat mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari. Dia diduga menerima hadiah atau janji dari Djoko Tjandra hingga Rp7 miliar. "Diduga (terima) US$500 ribu," kata Hari Setiyono, Rabu, 12 Agustus 2020.     Namun, sikap Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini sempat menimbulkan kecaman. Pasalnya, Pinangki disebut mendapatkan bantuan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) walau kemudian hal itu dibantah. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menganggap Kejaksaan Agung seakan 'melindungi' Pinangki dengan terus memaksakan menangani kasusnya. Dia menilai kasus ini sejatinya lebih cocok ditangani Mabes Polri atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fickar menilai dalam Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berhak menangani korupsi penegak hukum. Kepolisian juga dinilai cocok menanganinya karena kasus Pinangki berhubungan dengan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Baca: Djoko Tjandra Juga Diperiksa Terkait Surat Jalan Palsu Fickar menilai Kejaksaan Agung sedang menjaga citranya. Korps Adhyaksa dinilai takut Pinangki menyeret beberapa jaksa jika kasusnya ditangani lembaga lain. Kejaksaan Agung pun diminta tidak tebang pilih jika ingin terus menangani kasus Pinangki.    "Tidak salah jika masyarakat menyangka bahwa Pinangki mendapat karpet merah karena diduga akan menyelamatkan pelaku lain," Fickar, Jumat, 21 Agustus 2020. 3. Pemerasan Kepala Kejari Tiga pejabat Kejaksaan Negeri (Kejari) Indragiri Hulu, Riau, ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap 64 kepala sekolah menengah pertama (SMP). Ketiga tersangka, yakni Kepala Kejari Indragiri Hulu Hayin Sutikto, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Indragiri Hulu Ostar Al Pansri, dan Kepala Subseksi Barang Rampasan Kejari Indragiri Hulu Rionald Febri Ronaldo. Hari Setiyono mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa enam saksi dalam kasus ini. Keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti yang disita penyidik.      Pihaknya menemukan dua alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan KPK terkait masalah ini. Baca: Kasus Jaksa Pemeras Kepala Sekolah Idealnya Ditangani KPK "Terhadap tiga tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan," ujar Hari di Jakarta Selatan, Selasa, 18 Agustus 2020. Menurut dia, 64 kepala sekolah mengundurkan diri karena ditekan dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS). Mereka mengaku diperas pejabat Kejari Indragiri Hulu antara Rp10 juta hingga Rp15 juta.   "Sehingga total keseluruhan sementara ini sekitar hampir Rp650 juta," ungkap Hari.