21 Kementerian dan Lembaga Teken Komitmen Pencegahan Korupsi, Moeldoko: Jangan Seremonial Belaka

Jakarta: Sebanyak 21 kementerian dan lembaga menandatangani komitmen pencegahan korupsi fokus satu yang digadang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Rabu, 8 Maret 2023. Kesepakatan itu disetujui oleh pimpinan instansi masing-masing. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta seluruh instansi mulai menerapkan aksi yang sudah dibuat Stranas PK. Dia tidak mau upaya pencegahan korupsi cuma seremonial. "Stranas PK perlu menjadi evaluasi kita bersama, aksinya harus mudah dipahami dan jangan seremonial belaka," kata Moeldoko di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 8 Maret 2023. Moeldoko meminta semua kementerian lembaga yang sudah menandatangani konsistensi harus menyebarkan aksi Stranas PK ke bawahannya. Para pemimpin instansi tak boleh cuma menghadiri acara. "Makanya tadi saya sampaikan supaya dibacakan. saya khawatir, teman-teman tadi yang tanda tangan, enggak ngerti apa isinya. Ini yang saya khawatirkan," ucap Moeldoko.   Dia juga meyakini penerapan aksi Stranas PK bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak puas dengan capaian tahun ini. "Saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, presiden tidak happy dengan kondisi itu. Untuk itu, presiden berpesan dalam acara ini, pertama supaya ini menjadi perhatian kita semua," ujar Moeldoko. Karenanya, seluruh pimpinan kementerian lembaga diminta menerapkan aksi Stranas PK. IPK Indonesia wajib meningkat. "Aksi pencegahan korupsi harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks serta indeks persepsi korupsi, indeks efektivitas pemerintah, dan indeks perilaku antikorupsi," kata Moeldoko. Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan menyebut masih ada dua fokus aksi yang akan digelar dalam waktu dekat. Kesepakatan ini berkaitan dengan pencegahan korupsi di sektor perizinan dan tata niaga. "Tahun ini kita memulai rencana aksi 2023-2024. Di dalam rencana aksi ini kita bagi tiga fokus, dalam perizinan dan tata niaga ada itu ada rencana aksinya," ucap Pahala. Fokus kedua bakal digelar di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan yang ketiga di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Stranas PK juga bakal mengundang pimpinan kementerian dan lembaga untuk menandatangani komitmen pencegahan korupsi. "Kenapa kita undang kita lakukan model begini? Karena kita belajar dari renaksi dua kali yang telah dilakukan itu kadang-kadang kontak poinnya ngerti harus apa, menterinya yang enggak ngerti," kata Pahala. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id