Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.
Gedung KPK. Foto: Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez.

KPK Bakal Mengembangkan Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nonaktif Pemalang

Candra Yuri Nuralam • 29 September 2022 09:31
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami kasus dugaan jual beli jabatan di Pemalang. Salah satunya yakni kabar bantuan dari Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo mempertemukan wiraswasta Sigid Haryo Wibisono dengan anggota DPR.
 
"Kami terus kembangkan data yang ada pada proses penyidikan tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Kamis, 29 September 2022.
 
Ali mengatakan pihaknya bakal mendalami alasan Mukti membantu Sigid untuk bertemu anggota DPR yang hingga saat ini belum disebutkan namanya oleh KPK. Semua bukti yang ditemukan dipastikan dikembangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Semua informasi yang KPK terima pasti ditindaklajuti," ujar Ali.
 
KPK menduga Mukti Agung Wibowo membantu Sigid Haryo Wibisono bertemu dengan anggota DPR. Pertemuan diduga untuk membahas anggaran proyek dengan anggota DPR itu.
 
Informasi ini diulik dari pemeriksaan Sigid pada Selasa, 27 September 2022. Ali enggan memerinci identitas anggota DPR dimaksud.
 
"Saksi juga didalami pengetahuannya mengenai bantuan tersanga MAW (Mukti Agung Wibowo) untuk dipertemukan dengan anggota DPR terkait permintaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 28 September 2022.

Baca: KPK Niai Pencabutan Praperadilan Tersangka Suap Jual Beli Jabatan di Pemalang Tepat 


Ali juga enggan memerinci proyek dan total yang mau dibahas. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Yakni, Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif