Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp8 miliar di kas daerah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Duit itu diambil sementara karena diyakini berkaitan dengan dugaan rasuah pembangunan Kantor DPRD.
"Itu diduga uang ada kaitannya dengan hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga dilakukan sita sebagai barang bukti," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu, 8 Januari 2023.
Ali tidak bisa memerinci lebih lanjut kepentingan penyidik, karena bersifat rahasia. KPK baru membuka alasannya dalam persidangan nanti.
"Terkait materi penyidikan tentu tidak bisa kami sampaikan. Karena itu kan proses strategi yang terus kami konfirmasikan pada saksi," ujar Ali.
Sebelumnya, KPK menyita Rp8 miliar terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD di Pemerintah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Uang itu disita untuk kepentingan penyidikan.
"Saat ini uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2023
Penyitaan tersebut bersamaan dengan pemeriksaan saksi Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali Utara, Masjudin Sudin, juga ikut diperiksa penyidik.
KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara. Sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga Antikorupsi ogah membeberkan identitas tersangka sampai penahanan dilakukan.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyita uang Rp8 miliar di kas daerah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Duit itu diambil sementara karena diyakini berkaitan dengan dugaan
rasuah pembangunan Kantor DPRD.
"Itu diduga uang ada kaitannya dengan hasil dari tindak pidana korupsi. Sehingga dilakukan sita sebagai barang bukti," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Minggu, 8 Januari 2023.
Ali tidak bisa memerinci lebih lanjut kepentingan penyidik, karena bersifat rahasia. KPK baru membuka alasannya dalam persidangan nanti.
"Terkait materi penyidikan tentu tidak bisa kami sampaikan. Karena itu kan proses strategi yang terus kami konfirmasikan pada saksi," ujar Ali.
Sebelumnya, KPK menyita Rp8 miliar terkait perkara dugaan korupsi pembangunan Kantor DPRD di Pemerintah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Uang itu disita untuk kepentingan penyidikan.
"Saat ini uang dimaksud telah disita tim penyidik sebagai barang bukti," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 Januari 2023
Penyitaan tersebut bersamaan dengan pemeriksaan saksi Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi dan Wakil Bupati Morowali Utara Djira Kendjo. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Morowali Utara, Masjudin Sudin, juga ikut diperiksa penyidik.
KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara. Sejumlah pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lembaga Antikorupsi ogah membeberkan identitas tersangka sampai penahanan dilakukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)