Kuasa Hukum Mardani H Maming, Denny Indrayana. Foto: MI/Immanuel Antonius
Kuasa Hukum Mardani H Maming, Denny Indrayana. Foto: MI/Immanuel Antonius

KPK Mau Menerapkan Pasal Perintangan Penyidikan, Denny Indrayana: No Comment

Candra Yuri Nuralam • 27 Juli 2022 00:33
Jakarta: Kuasa Hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming, Denny Indrayana enggan berkomentar soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin menerapkan pasal perintangan penyidikan. Lembaga Antikorupsi berencana menerapkan pasal itu karena kuasa hukum terus menerus menyarankan Mardani untuk mangkir.
 
"No comment," kata Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 26 Juli 2022.
 
Tak ada pernyataan lain dari Denny. Di sisi lain, KPK tenga menguji keterlibatan para kuasa hukum dalam perkara ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, KPK mengkaji penerapan Pasal 21 dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait upaya perintangan penyidikan terhadap kuasa hukum mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Kuasa hukum Mardani terus meminta KPK menunda pemeriksaan kliennya dengan dalih adanya praperadilan.
 
"Kita kaji apakah termasuk dalam perbuatan merintangi, menghalang-halangi ya," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Juli 2022.
 

Baca: Polri Pastikan Maksimal Bantu Tangkap Mardani Maming


Kuasa hukum juga meminta Lembaga Antikorupsi menghormati praperadilan sebelum memanggil Mardani. Padahal, KPK sudah menegaskan praperadilan bukan alasan yang tepat untuk menunda pemeriksaan.
 
"Kita harus lihat dulu ketentuan hukumnya (penerapan Pasal 21), dan apa pun perbuatan yang dilakukan," ujar Firli.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif