Kasus Dugaan Korupsi Emas 7 Ton, Sahroni: Momentum Bersih-Bersih BUMN

Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi tujuh ton emas  di PT Aneka Tambang (Antam). Proses hukum itu dinilai sebagai momentum bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Dan apalagi kalau kita lihat, spirit pemberantasan korupsi antara Kejagung dan Kementerian BUMN ini serupa. Pucuk pimpinannya pun sama-sama tidak ada yang pernah mau mentolerir para pencuri uang negara. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengusut para oknum PT Antam yang diduga terlibat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Januari 2024. Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu mendesak Korps Adhyaksa bergerak cepat mengusut kasus tersebut. Pasalnya, kerugian negara mencapai  Rp1,1 triliun. “Ini kasus yang besar, dan diduga negara mengalami kerugian yang tidak main-main pula. Tapi saya 100% tidak yakin kalau tidak ada penyelenggara negara yang terlibat," ungkap Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III itu. Legislator asal Tanjung Priok mendesak semua pihak yang terlibat harus dijerat. Dia meyakini ada keterlibatan pejabat negara dalam kasus tersebut.  "Karena di mana-mana, korupsi itu pasti terjadi akibat adanya penyalahgunaan kewenangan. Makanya, saya minta Kejagung cepat usut oknum di PT Antam, pasti banyak yang terlibat,” sebut dia. Dia berharap pengusutan kasus ini membuay PT Antam kembali berkinerja baik. “Kita bersihkan PT Antam agar bisa kembali bersinar seperti emas 24 karat!,” ujar dia. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan sudah menetapkan Budi Said dalam kasus dugaan korupsi emas di PT Antam. Kerugian negara ditaksir Rp1,1 triliun. Kejagung menduga terjadi manipulasi dalam pembelian emas yang dilakukan BS dengan PT Antam pada 2018. Kejagung saat ini tengah menyelidiki oknum di dalam PT Antam.