Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. MI/Rommy Pujianto
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik. MI/Rommy Pujianto

5 Lembaga dan Mahfud Bahas Akselerasi Pencegahan Penyiksaan dalam Proses Hukum

Nasional penganiayaan kekerasan kekerasan fisik komnas ham kemenko polhukam
Theofilus Ifan Sucipto • 10 Februari 2021 08:12
Jakarta: Perwakilan lima lembaga negara yang tergabung dalam Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Selasa, 9 Februari 2021. Mereka membahas pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum.
 
“(Pertemuan) untuk melakukan akselerasi upaya bersama untuk pencegahan penyiksaan, perlakuan kejam tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik dalam keterangan tertulis, Rabu, 10 Februari 2021.
 
Lembaga negara yang ikut dalam pembahasan tersebut, yakni Komnas HAM, Komisi Nasional Komnas Perempuan, dan Ombudsman. Kemudian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Taufan menyebut kasus penyiksaan masih terjadi sejak awal penyelidikan. Negara dinilai perlu memperbaiki dan menyelesaikan persoalan hukum secara sistemis yang mengedepankan pendekatan konstruktif.
 
Taufan mengatakan KuPP merupakan implementasi dari konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment). Indonesia telah meratifikasi hasil konvensi itu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
 
“Karenanya negara menjadi pihak yang ikut dalam ketentuan konvensi,” papar dia.
 
Baca: Kekerasan Perempuan dan Anak di Jatim Meningkat Sepanjang 2020
 
Taufan juga mendorong pemerintah meratifikasi Optional Protocol of Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) atau protokol opsional konvensi internasional menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal itu diyakini bisa menekan kasus penyiksaan dan kekerasan selama proses penegakan hukum.
 
“Peran Kemenko Polhukam sangat diharapkan untuk melakukan akselerasi dan memastikan hal ini bisa tertangani dengan baik,” tegas Taufan.
 
Sementara itu, Mahfud mengapresiasi inisiatif dari KuPP tersebut. Dia menilai semangat itu sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperbaiki HAM. Khususnya, dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM supaya tidak lagi ada praktik-praktik kekerasan.
 
“Komitmen ini akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis bersama,” kata Mahfud.
 
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengeklaim perlindungan HAM di Indonesia semakin baik meski belum memuaskan. Masukan dan pengawasan dari berbagai lembaga negara diyakini membantu pemerintah mewujudkan HAM yang semakin baik.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif