Kuasa pemohon uji materi UU KPK Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (tengah). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto
Kuasa pemohon uji materi UU KPK Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (tengah). Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Gugatan Ditolak, Penggugat UU KPK Laporkan Hakim MK

Nasional Revisi UU KPK
M Sholahadhin Azhar • 28 November 2019 15:25
Jakarta: Pemohon uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zico Leonard, akan melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Dewan Etik MK. Mereka menganggap hakim semena-mena memajukan jadwal sidang.
 
"Besok pasti akan dibuat laporannya, mempertanyakan pertama siapa yang memerintahkan kemajuan jadwal itu," ujar Zico di Gedung MK, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.
 
Menurut dia, pemajuan jadwal sidang jadi biang uji materi ditolak. Karena ada kesalahan objek materi yang diuji.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zico menjelaskan sidang perdana uji materi UU KPK seharusnya digelar pada 9 Oktober 2019, dan sidang perbaikan pada 23 Oktober 2019. Namun, panitera memohon kepada Zizo agar menyetujui pemajuan jadwal sidang perdana menjadi 30 September 2019 dan sidang perbaikan 21 Oktober 2019.
 
Pihak Zico mengungkapkan alasannya mengajukan uji materi pada UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasalnya, UU terbaru saat uji materi didaftarkan ialah UU Nomor 15 Tahun 2019. Asumsi Zico, UU KPK yang pembahasannya dikebut DPR akan mendapat nomor 16.
 
Celakanya, kata dia, perbaikan materi harus masuk ke MK pada 14 Oktober 2019 karena jadwalnya dimajukan. Sedangkan, UU KPK hasil revisi baru diberikan nomor pada 17 Januari 2019.
 
Zico mengaku sempat menolak pemajuan jadwal itu. Namun, dia luluh setelah panitera berjanji pihak pemohon bisa mengajukan perbaikan saat sidang pada 21 Oktober 2019. Faktanya, Hakim MK menolak perbaikan dalam sidang itu, karena revisi materi harus masuk pada 14 Oktober 2019.
 
"Bagaimana mungkin kami bisa menuliskan nomor yang benar, sementara belum keluar nomornya. Padahal MK sendiri yang memajukan jadwal," kata Zico.
 
MK menolak uji materi UU KPK yang diajukam Zico Leonard dan pihak terkait lain. Zico dan kawan-kawan dinilai salah dalam menyampaikan objek gugatan.
 
"Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan seksama perbaikan permohonan para pemohon tersebut, ternyata UU Nomor 16 Tahun 2019 yang disebutkan dalam posita dan petitumnya sebagai UU perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, adalah tidak benar," jelas Enny saat sidang di Gedung MK, Kamis, 28 November 2019.
 
Perbaikan tersebut yakni salinan yang diberikan pemohon pada 14 Oktober 2019. Di salinan perbaikan, Zico mengajukan uji materi untuk UU Nomor 16 Tahun 2019.
 
Sementara itu, UU KPK Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Enny menyatakan, UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah UU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 
"Permohonan ini merupakan permohonan yang salah objek atau error in objecto," kata Enny.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif