Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyidang praperadilan kasus Century. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyidang praperadilan kasus Century. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Gugatan Praperadilan Kasus Century Ditolak

Nasional kasus century praperadilan
Candra Yuri Nuralam • 24 September 2019 16:09
Jakarta: Hakim menolak permintaan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mendesak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) meneruskan penanganan kasus skandal Bank Century.MAKI dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum dalam sidang praperadilan.
 
"Mengadili, satu, permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima. Dua, menghukum pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara sebesar nihil," kata hakim Haruno Patriadi saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Selasa, 24 September 2019.
 
Hakim menolak gugatan lantaran izin masa berlaku organisasi massa (ormas) yang dimiliki MAKI sudah habis sejak 2017. MAKI sudah bukan lagi ormas yang mempunyai kedudukan hukum mengajukan gugatan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kuasa hukum MAKI Kurniawan segera mengurus perpanjangan izin organisasinya. Begitu izin diperpanjang, MAKI segera mengajukan kembali gugatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 
Kurniawan mengatakan gugatan ini dilakukan agar KPK bisa mempercepat kasus Century ke meja hijau. Pasalnya, kata dia, KPK sekarang sudah diperbolehkan mengeluarkan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3).
 
Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan, Lembaga Antirasuah punya batas waktu dua tahun untuk mengeluarkan SP3. MAKI ingin masa waktu dua tahun ini dimanfaatkan.
 
"Segera melimpahkan ke pengadilan karena peran masing masing itu sudah ada sudah lengkap," ujar Kurniawan.
 
MAKI menggugat KPK karena tidak menjalani putusan praperadilan terkait tindak lanjut penanganan kasus skandal Bank Century. KPK dinilai belum menetapkan tersangka pada mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono, mantan Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad, dan mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif