Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nur Alam
Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nur Alam

Bupati Nonaktif Langkat Diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta

Fachri Audhia Hafiez • 19 Mei 2022 18:11
Jakarta: Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Berkas perkara Terbit telah dinyatakan lengkap.
 
"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 19 Mei 2022.
 
Ali mengatakan tim penyidik telah melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada tim jaksa. Proses pemberkasan perkara termasuk adanya beberapa petunjuk yang diberikan oleh tim jaksa telah dipenuhi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bupati Nonaktif Langkat Diperiksa Penyidik KLHK
 
Jaksa akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Tim jaksa memerlukan waktu 14 hari kerja untuk melaksanakan hal tersebut.
 
Terbit juga akan diadili bersama tersangka lainnya. Yakni, Kepala Desa Balai Kasih Iskandar (ISK), kontraktor Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS).
 
Penahan lima tersangka tersebut akan diperpanjang. Mereka ditahan masing-masing hingga 6-7 Juni 2022.
 
"Saat ini tersangka TRP, ISK, dan MSA ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. MSA ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan IS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur," ujar Ali.
 
KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat pada 2020-2022. Mereka, yakni Terbit Rencana Perangin Angin, pihak swasta Muara Perangin Angin, serta Iskandar, Marcos Surya Abdi, Shuhanda, dan Isfi Syahfitra.
 
Terbit, Iskandar, Marcos, Shuhanda, dan Isfi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan, Muara sudah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa menyuap Terbit sebesar Rp572 juta untuk memuluskan perusahaannya memenangkan paket pekerjaan di Dinas PUPR serta Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021.
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif