Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

KPK Kejar Pemulihan Aset Negara dari Korupsi Helikopter AW-101

Fachri Audhia Hafiez • 27 Mei 2022 20:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin mampu memulihkan aset negara dari kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Helikopter Angkut AW-101 di TNI Angkatan Udara (AU) tahun 2016-2017. Teranyar, KPK memblokir rekening bank perusahaan milik tersangka sekaligus Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM) Irfan Kurnia Saleh alias Jhon Irfan Kenway senilai Rp139,4 miliar.
 
"KPK berharap pemblokiran rekening ini menjadi langkah awal, untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara yang timbul dari dugaan tindak pidana ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 Mei 2022.
 
Ali mengatakan penyidik KPK masih melakukan pengumpulan berbagai alat bukti terkait perkara tersebut. Hal ini guna melengkapi pemberkasan penyidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK berharap semua pihak yang terkait dalam perkara untuk kooperatif. Sehingga, proses hukum kasus rasuah tersebut berjalan mulus.
 
"Kami berharap para pihak terkait untuk kooperatif agar penanganan perkaranya bisa segera diselesaikan sesuai kaidah-kaidah hukum secara efektif dan efisien," ujar Ali.
 
Baca: KPK Bakal Berkoordinasi dengan TNI AU Soal Korupsi Helikopter AW-101
 
Irfan ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam perkara ini. Pengadaan helikopter tersebut diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp224 miliar. Nilai kontrak pengadaan itu mencapai Rp738,9 miliar.
 
Helikopter diduga menjadi tidak layak dipergunakan sebagaimana fungsi atau kebutuhan awalnya. Hal ini akibat pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi dari  kesepakatan kontrak tersebut.
 
Pada perkara ini Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif