Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah). Foto: Bary Fathahilah/MI
Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah). Foto: Bary Fathahilah/MI

UU Kejaksaan Baru Perluas Kewenangan Jaksa Menyadap

Tri Subarkah • 07 Desember 2021 18:47
Jakarta: Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas bagi jaksa dalam melakukan penyadapan. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan UU Kejaksaan yang baru telah memperkuat dasar hukum institusinya dalam menyadap.
 
"Penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan saja, melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron," ujar Burhanuddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 7 Desember 2021.
 
Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, Korps Adhyaksa akan menambah satu pusat dalam strukturnya, yakni Pusat Pemantauan (Monitoring Center). Pusat Pemantauan akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Hati-hati dan jangan disalahgunakan dalam menggunakan kewenangan ini karena terkait dengan hak privasi," kata Jaksa Agung.
 
Baca: Tok! Komisi III-Kemenkumham Setujui RUU Kejaksaan
 
UU Kejaksaan baru disahkan dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Burhanuddin berharap jajarannya bisa menggunakan kewenangan yang melekat melalui beleid baru. Selain itu, dia meminta anak buahnya agar tidak terpaku pada kewenangan penuntutan saja.
 
"Sementara kewenangan-kewenangan lainnya kita abaikan. Mari kita introspeksi dan lakukan yang terbaik apa yang telah menjadi amanat undang-undang," ujar dia.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif