Jakarta: Fraksi NasDem di DPR meminta tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Tangerang, Banten. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga ditagih pertanggungjawabannya.
"Karena lapas berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.
Menurut Taufik, Kemenkumham tak bisa berdalih peristiwa itu akibat lapas yang melebihi kapasitas. Pengawasan mestinya dilakukan secara serius untuk mencegah kebakaran itu.
Permasalahan kelebihan kapasitas, kata Taufik, harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Selama ini, Kemenkumham dinilai hanya menyelesaikan dari hilirnya. Sedangkan hulunya luput dari perbaikan.
"Kalau dari hulunya kita tidak melakukan perbaikan maka masalah overload akan tetap ada. Oleh karena itu, selagi ada momentum untuk memperbaiki terhadap sistem kemasyarakatan, lakukan dengan tuntas," kata Taufik.
Baca: NasDem Minta Lapas se-Indonesia Diaudit
Fraksi NasDem di DPR juga mendesak Kemenkumham melakukan audit terhadap lapas di seluruh Indonesia. Hal ini untuk membongkar masalah lapas yang tak kunjung selesai.
"Kita mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh lapas se-Indonesia," kata Taufik.
Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM NasDem itu mengatakan audit menyangkut berbagai fasilitas yang ada di lapas. Mulai dari fasilitas keamanan hingga standar operasional yang kerap berhubungan dengan potensi kebakaran.
"Audit ini juga untuk memastikan jika semua fasilitas yang ada di lapas berjalan dengan baik," ucap Taufik.
Jakarta:
Fraksi NasDem di DPR meminta tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I, Tangerang, Banten. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) juga ditagih pertanggungjawabannya.
"Karena lapas berada di bawah kewenangan Kemenkumham untuk menjamin seluruh keselamatan warga binaan," kata anggota
Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.
Menurut Taufik, Kemenkumham tak bisa berdalih peristiwa itu akibat
lapas yang melebihi kapasitas. Pengawasan mestinya dilakukan secara serius untuk mencegah
kebakaran itu.
Permasalahan kelebihan kapasitas, kata Taufik, harus diselesaikan dari hulu ke hilir. Selama ini, Kemenkumham dinilai hanya menyelesaikan dari hilirnya. Sedangkan hulunya luput dari perbaikan.
"Kalau dari hulunya kita tidak melakukan perbaikan maka masalah
overload akan tetap ada. Oleh karena itu, selagi ada momentum untuk memperbaiki terhadap sistem kemasyarakatan, lakukan dengan tuntas," kata Taufik.
Baca:
NasDem Minta Lapas se-Indonesia Diaudit
Fraksi NasDem di DPR juga mendesak Kemenkumham melakukan audit terhadap lapas di seluruh Indonesia. Hal ini untuk membongkar masalah lapas yang tak kunjung selesai.
"Kita mendesak agar dilakukan audit terhadap seluruh lapas se-Indonesia," kata Taufik.
Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM NasDem itu mengatakan audit menyangkut berbagai fasilitas yang ada di lapas. Mulai dari fasilitas keamanan hingga standar operasional yang kerap berhubungan dengan potensi kebakaran.
"Audit ini juga untuk memastikan jika semua fasilitas yang ada di lapas berjalan dengan baik," ucap Taufik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)