Arab Saudi Dikecam
Sejumlah aliansi masyarakat mengecam keputusan Arab Saudi. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Jakarta: Sejumlah aliansi masyarakat mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi. Mereka mengecam keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati pekerja imigran Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati.

Aktivis KontraS Putri Kanesia menilai setiap elemen masyarakat berhak marah atas insiden tersebut. Terlebih, Tuti merupakan korban dari kekerasan seksual oleh ayah dari majikannya di Arab Saudi.

"'Ini (eksekusi mati) bukan pertama kali diterima buruh migran Indonesia," kata Putri di depan Gedung Kedubes Saudi Arabia, Jakarta, Jumat, 2 November 2018.


Putri menyebut proses hukum yang dijalani Tuti tak sebentar. Tuti mulai bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sejak 2009. Pada 2010, ia mengalami pemerkosaan.

Tuti melawan dan memukul pelaku hingga tewas. Bahkan, dalam pelariannya ke Mekkah, Tuti kembali diperkosa oleh sembilan pemuda Arab Suadi.

"Tuti adalah korban kriminalisasi di sana," imbuh Putri.

Atas hal itu, Putri dan sejumlah aktivis yang tergabung dalam aliansi masyarakat pun mengecam tindakan pemerintah Arab Saudi. Terlebih eksekusi Tuti tidak mematuhi tata krama diplomasi internasional, yakni tanpa pemberitahuan. 

"Bahkan tindakan ini adalah tindakan yang tidak menjunjung tinggi penghormatan hak asasi manusia serta merendahkan martabat perempuan," ucap dia. 

(Baca juga: Arab Harus Berpedoman Pada Kesepakatan PBB)


Sejumlah aliansi masyarakat mengecam keputusan Arab Saudi - Medcom.id/Juven Martua Sitompul.  

Moratorium hukuman mati

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menuntut pemerintah Indonesia mengkaji ulang uji coba pengiriman 30.000 pekerja imigran Indonesia ke Arab Saudi. Dia juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengerahkan sumber daya politik dan diplomasi untuk mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia.

"Dan melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sebagai komitmen moral menentang hukuman mati terhadap siapa pun," kata Anis.

Terakhir, Anis juga meminta pemerintah Indonesia segera menuntaskan reformasi tata kelola migrasi melalui pembentukan aturan turunan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Aliansi yang ikut dalam aksi ini antara lain:
- Migrant Care,
- Kapal Perempuan,
- Jaringan Buruh Migran,
- Persekutuan Gereja-gereja Indonesia,
- Human Rights Working Group,
- KontraS,
- Amnesty Internasional Indonesia,
- Mahasiswa UI,
- JPIC Gembala Baik,
- Indonesia Migrant Union/KSPI/APILN,
- Indonesia untuk Kemanusiaan (IKa),
- YAPESDI,
- K.SBSI,
- Labor Institute Indonesia,
- Jala PRT,
- SPRT Sapulidi,
- Peace Leader Indonesia,
- ICJR,
- Koalisi Perempuan Indonesia, dan
- LBH Jakarta. 

(Baca juga: Pemerintah Diminta Mengevaluasi Pengiriman TKI)





(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id