Fayakhun Menghadapi Vonis
Politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi/Surya Perkasa
Jakarta: Politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi menghadapi vonis hakim. Sidang putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 21 November 2018.

Fayakhun terlibat kasus suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Fayakhun menerima uang US$911.480 dari eks Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Jaksa berharap vonis hakim sesuai dengan tuntutan.

"Tim JPU sangat yakin dengan uraian analisa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan dan semoga majelis hakim akan sependapat dengan dalil tim JPU tersebut," kata Jaksa M Takdir saat dihubungi, Rabu, 21 November 2018.


Baca: Fayakhun Menyesal

Dalam persidangan, Fayakhun mengungkap pihak lain seperti mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin. Jaksa berharap keterangan Fayakhun masuk pertimbangan majelis hakim.

Fayakhun dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Ia diyakini bersalah telah menerima suap dari Fahmi.

Jaksa juga menuntut majelis hakim mencabut hak politik Fayakhun selama lima tahun. Pencabutan hak politik harus dijalankan setelah Fayakhun menjalani pidana pokok.

Baca: Jaksa Minta Hak Politik Fayakhun Dicabut

Fayakhun sebelumnya didakwa menerima suap USD 911.480. Suap diterima terkait proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Uang tersebut masuk ke empat nomor rekening yang diberikan Fayakhun. Fayakhun kemudian memerintahkan stafnya, Agus Gunawan, mengambil uang tersebut secara tunai.

Fayakhun diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id