Jaksa Minta Hak Politik Fayakhun Dicabut
Terdakwa kasus suap di Bakamla Fayakhun Andriadi - Medcom.id/Damar Iradat.
Jakarta: Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman tambahan kepada mantan anggota DPR RI Fayakhun Andriadi. Jaksa meminta agar hakim mencabut hak politik Fayakhun selama lima tahun. 

"Menuntut, menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Fayakhun Andriadi berupa pencabutan hak politik selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok," kata jaksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018. 

Jaksa menyebut tuntutan itu dalam rangka melindungi masyarakat untuk sementara waktu agar tidak memilih kembali pejabat publik yang pernah berperilaku koruptif. Selain itu, tuntutan ini agar memberi kesempatan kepada Fayakhun untuk merehabilitasi diri. 


Fayakhun sebelumnya dituntut hukuman 10 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan penjara.

(Baca juga: Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara)

Jaksa meyakini, Fayakhun telah menerima suap sebesar US$911.480 dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Uang itu diyakini agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR RI mengawal penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam pengadaan satelit monitoring dan drone.

Uang tersebut, menurut jaksa, masuk ke empat nomor rekening yang diberikan Fayakhun. Lalu, Fayakhun memerintahkan Agus Gunawan selaku stafnya, untuk mengambil uang tersebut secara tunai.

Fayakhun diyakini telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id