Empat Legislator Sumut Segera Diadili

Juven Martua Sitompul 05 November 2018 20:20 WIB
gatot pujo nugroho
Empat Legislator Sumut Segera Diadili
KPK. MI/Panca Syurkani.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas penyidikan empat anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke tahap penuntutan atau tahap II. Keempat tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho itu segera diadili.

"Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan empat tersangka suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 ke penuntutan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Keempat legislator Sumut yang segera disidang itu adalah Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, dan Analisman Zalukhu. "Sidang akan dilaksanakan di PN Tipikor (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) Jakarta Pusat," ucap Febri.


Untuk merampungkan berkas keempatnya, kata Febri, penyidik telah memeriksa sedikitnya 175 saksi. Mereka yang diperiksa terdiri dari sejumlah unsur yakni anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Dosen UIN Sumut, dan unsur swasta lainnya. 

"Sedangkan keempat tersangka diperiksa sebagai tersangka dalam kurun waktu dari bulan Juli sampai Oktober 2018," pungkasnya.

Sebelum empat legislator ini, KPK sudah lebih dulu melimpahkan berkas delapan tersangka lainnya. Mereka adalah Rijal Sirait, Fadly Nurzal, Rooslynda Marpaung, Risnawati Sianturi, Tiaisah Ritonga, Muslim Simbolon, Sony Firdaus, Helmiati.

Baca: Tiga Anggota DPRD Sumut Segera Diadili

KPK sebelumnya menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari mantan Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta perorang.

Suap dari Gatot itu diduga terkait beberapa hal. Ini meliputi persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut 2015.






(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id