Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Kejagung Harap RKUHP Dapat Kurangi Kepadatan Lapas

Siti Yona Hukmana • 27 September 2022 20:32
Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah final disusun sebagai pengganti dari Wetboek van Strafrecht peninggalan Belanda sejak tahun 1918 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. RKUHP itu diharapkan dapat mengurangi kepadatan tahanan di dalam lembaga pemasyarakat (lapas).
 
"RKUHP ini diharapkan juga dapat mengurangi masalah kepadatan lembaga masyarakat (overcrowding)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana dalam dialog publik sosialisasi RKUHP yang digelar secara daring, Selasa, 27 September 2022.
 
RKUHP mengatur kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan pengampunan (judicial pardon) dalam Pasal 52 ayat (2). Serta, adanya alternatif pemidanaan selain penjara, yaitu pidana pengawasan, kerja sosial, dan denda yang lebih diutamakan dibandingkan penjara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Fadil menuturkan KUHP peninggalan Belanda telah digunakan Indonesia dalam penegakan hukum sebagai pengisi kekosongan hukum pidana materil. Meski, pemerintah secara resmi belum pernah menetapkan terjemahan resmi dari KUHP tersebut.
 
"Sehingga, seringkali ditemukan adanya ketidakeseragaman istilah yang dipergunakan para penegak hukum, khususnya pada saat dilakukan pembahasan unsur-unsur tindak pidana dalam rangka pembuktian," tutur Fadil.
 

Baca: Kesehatan Putri Candrawathi Masih Diperiksa Intensif, Bakal Ditahan?


Ia memandang KUHP peninggalan Belanda itu hanya menitikberatkan pada penerapan asas legalitas secara kaku yang memiliki kecenderungan punitive. Yaitu menghukum pelaku tanpa memberikan alternatif lain bagi pelaku kejahatan. Sehingga, kata dia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan tujuan penegakan hukum saat ini yang lebih menitikberatkan perwujudan keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, restoratif.
 
"KUHP bertentangan dengan nilai-nilai keadilan bangsa Indonesia yang lebih menitikberatkan pada pemulihan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat untum menjaga keseimbangan kosmis," ujar Fadil.
 
Fadil menyadari ada beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang telah ditetapkan pemerintah dan telah dipergunakan. Namun, ketentuan undang-undang tersebut hanya mengatur tindak pidana tertentu yang spesifik saja dan belum menyentuh substansi penegakan hukum yang sesungguhnya.
 
Maka itu, kata dia, hampir seluruh tindak pidana yang terjadi penegakan hukumnya tunduk pada aturan KUHP. Sehingga, sudah sepatutnya Indonesia memiliki KUHP Nasional sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang arif, dengan mengutamakan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat.
 
Dia memerinci beberapa hal baru yang diatur dalam RKUHP. Antara lain menerapkan keseimbangan antara hukum dan keadilan yang disesuaikan dengan tujuan pemidanaan saat ini, yakni mengutamakan penjatuhan pidana denda dibandingkan perampasan kemerdekaan.
 
Lalu, menerapkan double track system berupa pidana dan tindakan. Kemudian, memperluas pidana pokok dengan adanya penambahan jenis pidana pengawasan dan kerja sosial.
 
"Sehingga, hakim dan jaksa dapat lebih leluasa menerapkan sanksi pidana sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat," beber Fadil.
 
Terakhir, dia menilai RKUHP telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat, sebagai pelaksanaan dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal 601 RKUHP menetapkan pemenuhan kewajiban adat dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II (Rp10 juta) dan terhadap terpidana dapat dikenakan pidana ganti rugi apabila kewajiban adat setempat tidak dijalani (vide Pasal 96 RKUHP).
 
Dia meyakini putusan hakim akan lebih menyentuh keadilan dengan menggunakan RKUHP tersebut. Sebab, ada 11 pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum hukuman dijatuhkan, dengan pertanggungjawaban pidana yang diperluas.
 
"Tidak hanya pertanggungjawaban mutlak (strict liability), tetapi juga pertanggungjawaban pengganti (vicarius liability) yang dapat dijatuhkan tidak hanya terhadap pelaku orang, tetapi juga terhadap korporasi, yang selama ini belum diatur dalam KUHP," ucap Fadil. 
 
(AGA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif