Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Dewas KPK Tolak Pemberian Mobil Dinas

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 15 Oktober 2020 21:06
Jakarta: Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak Hatorangan Panggabean, tidak sepakat dengan usulan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan dan pejabat Lembaga Antikorupsi. Dewas menolak pemberian mobil mewah.
 
"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," kata Tumpak dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Tumpak menuturkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2020 terkait gaji Dewas KPK mengatur pemberian tunjangan transportasi. Uang itu dinilai cukup mengakomodasi kebutuhan Dewas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menuturkan saat menjabat sebagai Ketua KPK jilid I, pihaknya menolak pemberian mobil dinas. Begitu pula pimpinan KPK hingga jilid IV.
 
"Jadi kalau lah itu benar (pengadaan) baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas," ucap Tumpak.
 
(Baca: Komisi III Setujui Pengadaan Mobil Dinas KPK)
 
KPK mengusulkan anggaran mobil dinas 3.500 cc untuk ketua KPK senilai Rp1,4 miliar. Sementara itu, wakil ketua KPK mendapat mobil dinas senilai masing-masing Rp1 miliar. Sedangkan mobil Dewas KPK dianggarkan masing-masing Rp702 juta.
 
Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan rincian anggaran untuk 2021 itu masih dibahas. Khususnya terkait pagu anggaran masing-masing unit mobil dinas.

Menuai kritik

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyoroti pengadaan mobil dinas itu. Dia menyebut mobil tidak berpengaruh apa pun terhadap kinerja KPK.
 
"Enggak ada kaitan langsung langsung dengan kinerja pimpinan. Misalnya operasi tangkap tangan (OTT) dan kinerja lain. Saya naik (Toyota Kijang) Innova empat tahun aman-aman saja," kata Saut saat dikonfirmasi.
 
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyuarakan hal serupa. ICW menilai tidak etis pengajuan mobil di tengah kebutuhan anggaran nasional untuk penanganan pandemi virus korona (covid-19).
 
"Tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif