Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 April 2021. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 7 April 2021. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Polri Dukung Penuh Satgas BLBI

Nasional polisi indonesia Kasus BLBI BLBI Penegakan Hukum
Antara • 18 April 2021 10:39
Jakarta: Polri siap mendukung penuh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Satgas ini dibentuk Presiden Joko Widodo pada 6 April 2021.
 
Satuan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Dana BLBI. Satgas tersebut terdiri atas pengarah dan pelaksana. Polri masuk sebagai salah satu pengarah.
 
"Polri akan hadir sebagai bagian dari pengarah yang memberikan arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan dan pemulihan hak tagih negara dan aset BLBI," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 18 April 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Pemerintah Bakal Libatkan Interpol Selisik Utang BLBI di Luar Negeri
 
Selain Polri, pengarah terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly; serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
 
Pasal 3 Kepres Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan Satgas bertujuan untuk penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara dari dana BLBI secara efektif dan efisien, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya. Satgas juga merekomendasikan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.
 
Mahfud MD memerinci beberapa macam bentuk tagihan obligor BLBI. Tagihan terbanyak berbentuk kredit dengan total Rp101 triliun.  
 
"Bentuk tagihan lainnya yakni properti yang mencapai Rp8 triliun, kemudian ada yang bentuknya rekening uang asing, sehingga hitunganya bisa berubah, ada yang berbentuk saham, jadi macam-macam, ada enam kategori," kata Mahfud.
 
Detail utang obligor BLBI sebesar Rp 110.454.809.645.467. Angka tersebut dihitung Satgas Penagihan BLBI sesuai nilai kurs, pegerakan saham, dan nilai-nilai properti saat bantuan dikucurkan pada 1998.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif