Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan buka suara tentang tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menilai tes itu bukan untuk peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), tetapi bentuk penyaringan.
"Hal tersebut karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara yang bernama korupsi, bukan (pegawai) baru hanya berwawasan saja," kata Novel melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Mei 2021.
Menurut dia, 75 pegawai KPK yang gagal di TWK sangat 'bermasalah' karena banyak menangani kasus besar. Mereka juga dinilai 'bermasalah' karena berintegritas tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Baca: Nasib 75 Pegawai KPK Ada di Tangan Pimpinannya
Novel menuding ada yang tidak menyukai integritas 75 pegawai yang 'bermasalah' itu. TWK menjadi alat untuk mendepak mereka.
"Jadi penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," tegas Novel.
Negara, kata dia, membutuhkan 75 pegawai 'bermasalah' itu. Integritas tinggi mereka diperlukan untuk memberantas korupsi agar pembangunan negeri bisa berjalan lancar sesuai amanah konstitusi.
"Seharusnya pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme atau nilai kebangsaan pegawai KPK karena sikap antikorupsi pada dasarnya adalah perjuangan membela kepentingan negara," ujar Novel.
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Novel Baswedan buka suara tentang tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia menilai tes itu bukan untuk peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (
ASN), tetapi bentuk penyaringan.
"Hal tersebut karena TWK digunakan untuk menyeleksi pegawai KPK yang telah berbuat nyata bagi bangsa dan negara Indonesia melawan musuh negara yang bernama korupsi, bukan (pegawai) baru hanya berwawasan saja," kata Novel melalui keterangan tertulis, Selasa, 11 Mei 2021.
Menurut dia, 75 pegawai KPK yang gagal di TWK sangat 'bermasalah' karena banyak menangani kasus besar. Mereka juga dinilai 'bermasalah' karena berintegritas tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Baca:
Nasib 75 Pegawai KPK Ada di Tangan Pimpinannya
Novel menuding ada yang tidak menyukai integritas 75 pegawai yang 'bermasalah' itu. TWK menjadi alat untuk mendepak mereka.
"Jadi penjelasan yang akan saya sampaikan ini bukan hanya soal lulus atau tidak lulus tes, tapi memang penggunaan TWK untuk menyeleksi pegawai KPK adalah tindakan yang keliru," tegas Novel.
Negara, kata dia, membutuhkan 75 pegawai 'bermasalah' itu. Integritas tinggi mereka diperlukan untuk memberantas korupsi agar pembangunan negeri bisa berjalan lancar sesuai amanah konstitusi.
"Seharusnya pemberantasan korupsi tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme atau nilai kebangsaan pegawai KPK karena sikap antikorupsi pada dasarnya adalah perjuangan membela kepentingan negara," ujar Novel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
