Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah di Jambi harus berani menolak upeti dalam proses pengisian jabatan. Pejabat di daerah didesak membentengi diri dengan kejujuran.
"Apa yang bisa dilakukan gubernur dan bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu Bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf Bapak dengan upeti," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.
Menurut dia, jual beli jabatan tidak boleh terjadi di Jambi. Kepala daerah diharap merenungkan kasus di Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 22 pejabat Probolinggo diperkarakan KPK karena memberi dan menerima upeti terkait jabatan.
Baca: KPK Meminta Polemik TWK Disetop
Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu menegaskan KPK tidak segan menindak kepala daerah yang berani menarik upeti. Penindakan rasuah di Indonesia dijamin tidak akan pandang bulu.
"Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi," tekan Firli.
Selain itu, kepala daerah di Jambi didorong memperkuat sistem kerja. Sistem tersebut harus dijamin tidak mempunyai celah agar tak bisa dibobol oleh tindakan rasuah.
"Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi," ucap Firli.
Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi (
KPK) mengingatkan kepala daerah di Jambi harus berani menolak
upeti dalam proses pengisian jabatan. Pejabat di daerah didesak membentengi diri dengan kejujuran.
"Apa yang bisa dilakukan gubernur dan bupati supaya tidak korupsi? Tingkatkan integritas para pembantu Bapak dan jangan bebani para pembantu dan staf Bapak dengan upeti," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.
Menurut dia, jual beli jabatan tidak boleh terjadi di Jambi. Kepala daerah diharap merenungkan kasus di Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 22 pejabat Probolinggo diperkarakan KPK karena memberi dan menerima upeti terkait jabatan.
Baca:
KPK Meminta Polemik TWK Disetop
Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri itu menegaskan KPK tidak segan menindak kepala daerah yang berani menarik upeti. Penindakan rasuah di Indonesia dijamin tidak akan pandang bulu.
"Tujuan nasional tidak bisa terwujud jika masih banyak terjadi korupsi," tekan Firli.
Selain itu, kepala daerah di Jambi didorong memperkuat sistem kerja. Sistem tersebut harus dijamin tidak mempunyai celah agar tak bisa dibobol oleh tindakan rasuah.
"Jangan membiarkan sistem yang ramah terhadap korupsi," ucap Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
